KPK: Klarifikasi harta tak jadi dasar capres bebas korupsi

Jokowi dan Prabowo janji akan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Mereka akan mewajibkan menteri lapor LHKPN.

2014-06-26 20:44:53

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi memuji sikap kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla, dalam mengikuti proses klarifikasi kekayaannya. Tetapi, lembaga penegak hukum itu menyatakan data hasil verifikasi itu tidak bisa menjadi dasar buat menyebut para kandidat bebas dari korupsi.

"Kami menyatakan dan kami deklarasikan, berita acara klarifikasi ini tidak dapat dijadikan dasar capres/cawapres atau siapa pun juga bahwa penyelenggara negara bebas dari tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/6).

Bambang melanjutkan, para kandidat juga sepakat menjadikan, mendukung, dan menghidupkan tradisi pelaporan harta kekayaan sebagai wujud integritas dan pertanggungjawaban pejabat negara kepada masyarakat. Dia menegaskan, jika salah satu dari dua pasang calon pemimpin itu menang, maka mereka sudah mengikat kesepakatan seluruh calon menterinya juga mesti melaporkan kekayaannya.

"Ada komitmen penuh dari para calon yang diperiksa, proses pemeriksaan seperti ini tidak hanya dikenakan ke beliau, tapi juga akan minta komitmen seluruh pembantu-nya kalau salah satu pasangan terpilih. Para calon pembantu presiden ke depan akan diperiksa khusus LHKPN," ujar Bambang.

Sementara Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyatakan, sebelum para capres-cawapres mengklarifikasi hartanya, mereka sudah terlebih dulu mengirim tim khusus buat memeriksa.

(mdk/ian)