KPK ingatkan Kemendagri soal 'dagang' jabatan di pemerintah daerah

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengingatkan Kemendagri, Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota memberi perhatian khusus pada praktik suap promosi jabatan. KPK mencium kasus suap promosi tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkab Klaten, tetapi juga di wilayah Indonesia lainnya.

2016-12-31 16:45:31

KPK tangkap Bupati Klaten

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini beserta tujuh orang lainnya pada Jumat (30/12). KPK mengamankan barang bukti berupa uang pecahan rupiah senilai Rp 2 M dalam, lalu mata uang asing sebesar USD 5.700 dan 2.035 dolar Singapura. Uang itu diduga terkait suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk memberi perhatian khusus pada praktik suap promosi jabatan seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten.

"Perlu kami mengingatkan khususnya kepada setiap Pemda, Provinsi maupun Kabupaten dan kota, kami juga memohon Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan secara serius tentang pengangkatan posisi-posisi tertentu sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah," ujarnya kepada awak media, Sabtu (31/12).

KPK mencium kasus suap promosi tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkab Klaten, tetapi juga di wilayah Indonesia lainnya. Karena itu lembaga antirasuah meminta pemerintah pusat serius memperhatikan promosi jabatan di pemerintah daerah.

"KPK menengarai bahwa mungkin hal seperti ini tidak terjadi di Klaten saja, tetapi juga seluruh Indonesia," ucapnya.

KPK akan berkoordinasi dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terkait 'dagang' promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

"KPK juga akan melakukan koordinasi dengan tim Saber Pungli untuk menanggulangi fenomena jual beli jabatan di daerah. Karena kami yakin ini tidak hanya di Klaten tapi juga di daerah yang lain. Kami berharap praktik seperti ini harus dihentikan, khususnya di daerah Jawa Tengah," tutup Laode.

(mdk/noe)