LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

KPK Imbau Pejabat Publik Hadir Saat Diperiksa

Terkait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang belum memenuhi panggilan dengan alasan kesibukan, KPK masih melakukan analisa lebih lanjut. Sebab, kata Laode, bisa saja ada waktu luang yang masih tersisa.

2019-11-27 19:31:03
Laode Muhammad Syarief
Advertisement

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berharap pejabat publik yang dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka di KPK bisa hadir. Hal itu, kata dia, demi memberikan contoh baik ke masyarakat.

"Kita selalu berharap baik itu saksi maupun tersangka kita berharap koperatif, apalagi kalau pejabat publik, kalau pejabat publik itu harus memberikan contoh agar diikuti juga oleh masyarakat, seperti itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

Terkait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang belum memenuhi panggilan dengan alasan kesibukan, KPK masih melakukan analisa lebih lanjut. Sebab, kata Laode, bisa saja ada waktu luang yang masih tersisa.

Advertisement

"Ya itu akan dianalisis oleh KPK. Kalau sibuk selama satu bulan kalau masuk akal bisa saja. Kalau beliau sibuknya, biasanya kan orang itu enggak harus sibuk selama satu bulan. Nanti dicek lah," ucapnya.

Sebelumnya, KPK mengaku telah menerima surat dari Cak Imin. Surat itu menjelaskan alasan Cak Imin tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap Kementerian PUPR selama satu bulan ke depan.

Dalam surat itu dijelaskan, Wakil Ketua DPR itu tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang ada kesibukan hingga 23 Desember 2019. KPK masih meneliti lebih lanjut mengenai kebenaran alasan itu.

Advertisement

Baca juga:
KPK Segera Tuntaskan Kasus Suap Garuda Indonesia
KPK Sebut Mahfud Juga Tak Tahu Kasus Besar Apa yang Dilaporkan Jokowi
Dinilai Tak Antikorupsi, Kebijakan Presiden Jokowi Ini Menuai Kontroversi
Komisi III Pastikan Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi KPK
KPK Keluhkan Kementerian LHK, ESDM, Pertanian ATR Tertutup Cegah Korupsi
Pemohon Uji Materi UU KPK Pertanyakan Sikap Inkonsistensi MK

(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.