KPK cokok Panitera PN Jakut bukti penegakan hukum masih koruptif
Dia setuju kasus ini diusut sampai tuntas terlebih jika melibatkan tataran hakim.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Hal ini berhubungan dengan kasus suap pengamanan perkara pencabulan Artis Dangdut Saipul Djamil.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai penegakan hukum di Indonesia masih lemah.
"Dalam konteks itu kita sangat prihatin harusnya ini tidak terjadi, kebetulan Saipul Jamil adalah public figure, ini menambah deretan penegakan hukum yang sarat kepentingan, sarat korupsi," kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR ini menghargai hasil putusan majelis hakim dalam persidangan kasus asusila Saipul Jamil. Asalkan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.
Dia pun berpendapat, jika majelis hakim juga terlibat berdasarkan hasil penyidikan KPK nantinya, maka harus diusut secara tuntas. Sebab, hal demikian menunjukkan bahwa mafia peradilan masih sangat subur.
"Kami Komisi III dan Fraksi Demokrat mendukung sepenuhnya menutup ruang korupsi dan mengembalikan marwah keadilan kepada arah yang tepat," pungkasnya.
Baca juga:
MA akan panggil majelis hakim yang tangani perkara Saipul Jamil
Ini sosok panitera PN Jakut yang terima suap dari Saipul Jamil
Jika terbukti ada suap, vonis Saipul Jamil bisa dibatalkan?
Wajah malu pengacara Saipul Jamil saat resmi ditahan KPK
Pengacara Saipul Jamil ngaku tak tahu ada uang buat suap panitera
Pengacara Saipul Jamil: Inisiatif suap Nurhadi, eh Rohadi
Di balik vonis ringan Saipul Jamil ada duit haram buat suap