Korupsi haji bukti buruknya bagi-bagi kursi menteri untuk parpol

Jabatan yang seharusnya untuk orang yang mampu malah diberikan pada ketua parpol untuk balas budi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013. Hal ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Kementerian Agama disinyalir menjadi lahan subur praktik korupsi.

Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar menilai praktik korupsi ini tak lepas dari sistem politik bagi-bagi kursi. Jabatan menteri yang seharusnya diisi profesional yang mampu, malah diserahkan pada ketua umum partai politik sebagai balas budi.

"Kementerian yang dipimpin para ketua umum partai politik diduga dijadikan sebagai lahan untuk mencari dana untuk membiayai partai politik yang dipimpinnya," kata Musni Umar kepada merdeka.com, Jumat (23/5).

Musni menambahkan publik belum lupa dengan kasus korupsi Alquran yang mengejutkan. Selain anggota DPR dan pengusaha, kasus ini diduga melibatkan pejabat di kementerian agama.

"Karena tidak mungkin bawahan korupsi, kalau menterinya jujur dan tidak korupsi," lanjut Musni.

Ke depan, Musni berharap ketua umum partai politik tidak boleh merangkap jabatan sebagai menteri. Yang dipilih menjadi menteri dan jabatan-jabatan penting di pemerintahan, harus dari kalangan profesional yang pakar dalam bidangnya. Jangan sampai duit kementerian jadi ATM bagi parpol. Jika ada capres yang belum-belum sudah mau bagi jatah menteri, tak layak dipilih.

"Dana haji di Kementerian Agama, juga harus dikelola oleh badan tersendiri. Kementerian Agama RI hanya menjadi regulator tidak merangkap operator," tegasnya.(mdk/ian)