Komjen Tito tegaskan polisi bisa disanksi jika salahi aturan

Bagi Tito, kinerja polisi selalu diawasi saat menangkap pelaku terorisme.

2016-04-19 18:23:32

DPR bakal merevisi Undang-Undang Terorisme yang salah satu isinya memperpanjang penangkapan penahanan dari empat bulan menjadi enam bulan. Perpanjangan penahanan tersebut menuai banyak protes sebab ditakutkan jika yang ditangkap tak bersalah namun dikenai kekerasan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian tak ambil pusing soal protes tersebut, karena petugas selalu bekerja sesuai SOP.

"Kalau kekerasan itu kan ada aturan internalnya, ada SOP termasuk kalau seandainya sanksi-sanksinya. Jadi sudah ada aturannya," kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Tito juga memaparkan, dalam kasus ini juga banyak anggota yang akan memantau seperti di propam ada bagiannya, ada Irwasumnya. Selain itu ada kompolnas, ada Komnas Ham, ada komisi 3 dan ada media.

"Jadi banyak sekali ruang-ruang pengawasan. Kalau kekerasan bisa diproses, hukuman anggotanya macam-macam mulai dari internal sampai ke eksternal. kita harus hargai dulu proses hukum oleh propam, nah untuk itu kita tunggu saja apa yang sebenarnya," jelasnya.

Sementara disinggung mengenai tewasnya Siyono yang dianggap mendapat kekerasan oleh pihaknya, Tito lebih menyerahkan ke pihak Mabes Polri.

"Jadi masalah Siyono di Mabes tetap diproses, RUU terorisme tetap dibahas. Itu bolanya ada di Pansus. Silakan mereka menilai. Tapi saya menyampaikan, kita punya masalah urgent," ungkapnya.

"Misalnya yang ke Suriah dan lain-lain, kan harus jelas, ada tidak pelanggaran hukumnya. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai mereka pas ke sana latihan bersenjata terus pulang ke sini. Kalau begitu, lalu siapa yang bisa menjamin mereka tak melakukan teror?" tutupnya.

(mdk/tyo)