Komjen Tito singgung Bripka Seladi: Kita bangga tapi tak harus gitu

Tito berjanji melakukan reformasi birokrasi di internal Polri karena selama ini sering dipandang negatif.

2016-06-23 15:44:02

Komjen Tito Karnavian menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR sebagai calon Kapolri tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo. Bila terpilih, dia sudah menyiapkan sejumlah cara dalam rangka pembenahan internal Polri.

Diakuinya, selama ini banyak pandangan miring yang dialamatkan pada personel Korps Bhayangkara. Seperti polisi koruptif, hedonisme dan konsumtif. Pandangan negatif itulah yang dia ingin ubah. Salah satu caranya dengan melakukan perbaikan dalam proses rekrutmen personel Polri dan jenjang karir.

Selain itu, dia juga akan memperbaiki sektor pembagian anggaran di Polri. Sebab saat ini, kata dia, 62 persen anggaran Polri habis untuk belanja pegawai. Sementara untuk operasional hanya beberapa puluh persen.

"Itu yang membuat organisasi Polri tidak sehat, karena uangnya habis untuk gaji," jelas Tito di depan anggota Komisi III DPR, Kamis (23/6).

Padahal, kata dia, uang operasional sangat penting untuk menunjang kinerja Polri. Tapi yang terjadi tidak demikian.

"Di tingkat polsek sangat kurang sekali, sehingga terjadi pelanggaran sistem tadi, dan persepsi publik jadi rendah, ketika berinteraksi langsung dengan publik, tindak tanduk kepolisian terlihat. Ditambah lagi pengaruh media, ketika media mengeksploitasi yang buruk dari kepolisian, sementara hal baik tidak terekspose sehingga mindset jadi buruk. Ini perlu langkah perbaikan," sambungnya.

Itu sebabnya, dalam rangka menghemat belanja pegawai, dia akan menerapkan sistem zero rekrutmen yang artinya proses penerimaan hanya untuk mengganti yang telah pensiun.

"Jadi tidak lagi berdasarkan rasio, tapi malah tidak diberi rumah. Maka itu kami berharap 2019 jika ruang fiskal negara memungkinkan, tunjangan kinerja Polri naik. Sehingga bila tercukupi take home pay cukup, biaya sekolah cukup tidak terjadi seperti Seladi. Polisi yang jadi pemulung. Meski kita bangga tapi tidak harus seperti itu," jelasnya.

Kemudian untuk mencukupi rumah polisi yang saat ini baru tercukupi 14 persen, dia mendorong polda bekerja sama dengan Pemda yang kaya seperti DKI Jakarta untuk meminta sertifikat rumah Polri yang dikumuh untuk diperbaiki menjadi layak huni.

"Banyak polisi enggak punya rumah, mereka sewa, akhirnya cari rumah dari sideline income. Maka itu kita mendorong polda-polda kerja sama dengan pemda yang kaya, sepanjang tidak ada conflict of interest, kan ada CSR. Ini bisa dimanfaatkan selama tidak ada kepentingan," pungkasnya.

(mdk/lia)