Komisioner Komnas HAM: Fahri Hamzah asal bunyi!
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kesal dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengusulkan komisinya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Pigai mengatakan, pernyataan Fahri asbun alias asal bunyi.
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kesal dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengusulkan komisinya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Pigai mengatakan, pernyataan Fahri asbun alias asal bunyi.
"Kalau Fahri Hamzah itu kan asbun lah ya, asal bunyi. Jadi dia enggak paham bahwa Komnas HAM mengawasi pelaksanaan kemajuan dan perlindungan yang dilakukan pemerintah. Dirjen HAM itu mengkoordinir aspek HAM yang terkait ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," kata Pigai di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7).
Menurut Pigai, tugas Komnas HAM dan Dirjen HAM sangat berbeda sehingga tak tumpang tindih seperti yang disebutkan oleh Fahri. Dia menjelaskan, Direktorat Jenderal HAM adalah pelaksana dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan, Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaannya sehingga tak ada tumpang tindih.
"Mengawasi pelaksanaan itu Komnas HAM, berpedoman pada hukum HAM internasional yaitu covenant PBB. Covenant PBB adalah instrumen HAM yang besar," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri menilai keberadaan Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak diperlukan. Dengan tegas dia meminta untuk dibubarkan.
"Komnas HAM seperti yang terjadi kepada KPK. Ada tren, menurut saya, kejadiannya begini. Lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah tidak diperlukan karena pada dasarnya negara telah mengalami konsolidasi demokrasi dan penguatan institusinya secara baik," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/7).
Fahri mengatakan Komnas HAM layak dibubarkan karena tak ada lagi yang berani melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi, dia menilai, urusan hak asasi manusia telah pula diurusi oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat Dirjen HAM. Politikus asal NTB ini mengusulkan ada baiknya hak asasi manusia diurusi hanya oleh Dirjen HAM yang diubah menjadi lembaga baru dan tak berada di bawah Kemenkum HAM agar independen.
"Sekarang kalau ada pelanggaran boleh menyewa penegak hukum. Lawyer. Akhirnya lembaga ini jadi keliatan nggak relevan. Karena lembaga ini keliatan tidak relevan, akhirnya memang manajemen di dalamnya juga tambah kacau," ujarnya.
Baca juga:
Fahri Hamzah minta Komnas HAM & KPK dibubarkan karena tak berguna
Pansel Komnas HAM disarankan tak loloskan anggota FPI Jateng
Komnas HAM dan KPK bikin dongkol Fahri Hamzah
Komnas HAM sebut Fahri mau Indonesia kembali jadi negara otoriter