Komisi X DPR minta polisi segera periksa EO pesta bikini

"Orangtua banting tulang untuk membiayai pendidikan anak, malah dirusak perilaku EO tak bertanggung jawab," jelas dia.

2015-04-24 16:29:28

Anak SMA Pesta Bikini

Pesta bikini bertajuk 'Splash after Class' bagi pelajar yang baru selesai melaksanakan UN yang akan menuai sejumlah kecaman dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari Komisi X DPR.

Anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, menentang keras penyelenggaraan acara tersebut karena dianggap menonjolkan sikap-sikap yang sangat buruk untuk pelajar. Dirinya menuding jika penyelenggara tidak bertanggung jawab karena berpotensi merusak moral generasi muda melalui acara tersebut.

"Saya menentang keras acara 'Splash after Class' yang menonjolkan sikap hedonisme, pornografi dan asusila terhadap generasi muda. Acara tersebut sangat provokatif, dan tidak memberi nilai edukasi kepada generasi muda," kata Reni dalam pesan tertulisnya, Jumat (24/4).

"Tindakan penyelenggara itu sangat tidak bertanggung jawab. Orangtua banting tulang untuk membiayai pendidikan agar anaknya menjadi anak yang baik, eh malah dirusak oleh perilaku event organizer yang tidak bertanggungjawab itu," katanya menambahkan.

Reni mengatakan, permintaan klarifikasi dari seluruh sekolah yang namanya tercantum pada poster acara kontroversial tersebut, juga harus segera dilakukan. Hal itu untuk melihat apakah sekolah-sekolah itu memang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut, atau nama sekolahnya hanya dicatut oleh penyelenggaranya.

Dirinya juga berharap agar pihak yang berwenang bisa secepatnya melakukan penyelidikan kepada para penyelenggara.

"Meminta klarifikasi terhadap sejumlah SMA yang dicantumkan namanya dalam banner acara tersebut. Apakah sekolah tersebut benar-benar terlibat atau sekadar namanya dicatut. Bila nama sekolah dicatut dengan tujuan komersil, saya mendorong pihak sekolah melakukan gugatan hukum terhadap penyelenggara acara itu," ujar Reni.

"Saya harap pihak berwajib segera melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara acara tersebut. Acara tersebut jelas menimbulkan keresahan di masyarakat, dan berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum," pungkasnya.

(mdk/lia)