Komisi V DPR RI Ungkap Tiga Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal
Menurut DPR, harga tiket pesawat itu masuk domain pemerintah yang harusnya bisa dibuat lebih murah.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai, potongan harga tiket pesawat menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang bersifat musiman itu tidak menyentuh persoalan mendasar mahalnya tarif penerbangan di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan diskon tiket hanya menjadi 'solusi semu' yang tidak menyelesaikan akar masalah.
Ia mengatakan, tingginya harga tiket pesawat bukan semata-mata akibat kebijakan maskapai, melainkan cerminan dari struktur kebijakan pemerintah yang dinilai masih membebani industri dan masyarakat sebagai pengguna jasa.
“Penurunan harga tiket pesawat itu domain pemerintah,” kata Lasarus di Jakarta, Kamis (19/2).
Tiga Faktor Utama
Menurut dia, ada sejumlah komponen kebijakan yang selama ini membuat harga tiket pesawat di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara lain dan belum pernah dibenahi secara serius.
Lasarus memaparkan, setidaknya ada tiga faktor utama. Pertama, harga avtur di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan banyak negara lain, bahkan masih dikenakan pajak.
Kondisi tersebut dinilainya ironis, mengingat avtur merupakan komponen utama dalam operasional penerbangan yang seharusnya mendapatkan insentif.
Kedua, transportasi udara masih dikategorikan sebagai barang mewah, sehingga tiket pesawat dikenakan pajak barang mewah.
Ia menilai klasifikasi itu sudah tidak relevan dengan realitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas udara.
“Bila pesawat masih dianggap barang mewah, jangan heran tiketnya mahal. Padahal bagi masyarakat di banyak daerah, pesawat adalah satu-satunya akses mobilitas,” ujarnya.
Pajak Bea Masuk Suku Cadang
Kemudian yang ketiga, pajak dan bea masuk suku cadang pesawat yang tinggi turut membebani biaya operasional maskapai. Beban tersebut pada akhirnya diteruskan kepada penumpang dalam bentuk tarif yang lebih mahal.
Lasarus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah struktural, seperti memangkas pajak avtur, menghapus pajak barang mewah pada tiket pesawat, serta menurunkan bea masuk suku cadang.
“Dampaknya langsung ke harga tiket dan bukan diskon sesaat,” ujar legislator PDI Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu.
Kebijakan Dinilai Parsial dan Musiman
Ia menilai, persoalan mahalnya tiket pesawat telah masuk kategori meresahkan masyarakat. Publik disebutnya kini dengan mudah membandingkan harga tiket domestik dengan tarif di negara lain yang dinilai lebih kompetitif.
Menurut Lasarus, kebijakan pemerintah selama ini cenderung parsial, reaktif, dan muncul setiap momentum besar seperti Lebaran atau Natal dan Tahun Baru, alih-alih menjadi reformasi permanen yang memperbaiki struktur biaya industri penerbangan.
“Jangan hanya ramai saat Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.