Ketua KPK soal caleg eks napi korupsi: Apa enggak ada yang lebih kompeten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan memasukkan larangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif di dalam peraturan KPU (PKPU). Meskipun, banyak pihak yang menentangnya seperti DPR, Bawaslu dan Kemendagri.

2018-05-25 12:53:19

Sosok Caleg

Namun, KPU bukanlah satu-satunya lembaga yang menginginkan aturan itu dapat dihadirkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk yang menyetujui rancangan aturan tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun merasa bingung jika mantan terpidana korupsi tetap boleh dicalonkan. Dia mempertanyakan, seakan tidak ada lagi orang yang berintegritas dan kompeten lainnya untuk menjadi wakil rakyat.

"Oh sangat setuju saya. Kalau itu saya sangat setuju. Ya gambarannya itu tadi," ujar Agus, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (25/5).

"Apa enggak ada orang lain yang lebih kompeten sih. Apa enggak ada orang lain yang integritasnya lebih bagus. Masa kita dorong untuk terus masuk kan (menjadi caleg). Saya setuju itu," sambung dia.

Selain itu, Agus juga menyatakan KPK siap untuk membantu KPU dalam memberikan imbauan kepada partai politik untuk tidak lagi mencalonkan eks terpidana kasus korupsi.

"Ya kita akan imbau kalau itu. Banyak hal (bentuknya). Iya bisa ketemuan dengan KPU atau biasa kan kita mengirim surat juga," kata Agus.

Diketahui, saat ini rancangan peraturan itu tengah dirapikan oleh KPU. Selanjutnya, akan segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan optimistis pada minggu depan, rancangan PKPU mengenai pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden serta wakil presiden dapat disahkan untuk diundangkan di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Termasuk poin yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

"Saya kira minggu depan sudah bisa keluar," ujar Pramono, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Mei, 2018.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)