Ketua Komisi III DPR yakin fit and proper test Budi Gunawan mulus

"Bagi anggota Komisi III sosok BG tidaklah asing. Selain lebih dari 10 tahun menjadi mitra komisi III," kata Bamsoet.

2016-09-05 11:02:27

BG calon kepala BIN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) menggantikan Sutiyoso. Surat usulan sudah diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR.

DPR telah menjadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk Budi pada Rabu (7/9) besok. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meyakini jalan uji kelayakan Budi Gunawan bakal mulus. Sebab, nama BG bukan sosok asing di komisi hukum DPR.

"Bagi anggota Komisi III sosok BG tidaklah asing. Selain lebih dari 10 tahun menjadi mitra komisi III sebagai salah satu pimpinan Polri, BG juga pernah lolos dengan mulus saat fit and proper sebagai calon Kapolri di Komisi III hingga paripurna," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Menurut Bambang, BG dengan pengalaman dan rekam jejaknya di kepolisian mampu menjawab tantangan dan pekerjaan rumah serta tugas intelijen yang selama ini menuai kritik. Semisal, katanya, memetakan jaringan teroris, sindikat narkotika, korupsi dan pasar gelap.

"Sebagai jenderal polisi bintang tiga dan orang nomor dua di Polri, BG tentu sangat paham tantangan yang bakal dihadapi BIN ke depan dan akan dibawa ke mana institusi indra presiden tersebut," terangnya.

"Semua kecenderungan itu harus disikapi dengan respons tegas dan lugas demi terjaganya ketahanan nasional. Dan BG diyakini mampu melakukan Penguatan intelijen nasional dari waktu ke waktu," sambung dia.

Kencangnya kritik terhadap kinerja BIN, lanjut Bambang, menjadi bukti bahwa tugas intelijen belum berjalan maksimal. Oleh sebab itu, BG diharapkan dapat menjawab dan mengubah semua kritik tersebut.

"Sudah begitu sering intelijen negara dipersalahkan dan dituding kecolongan. Dalam persepsi kebanyakan masyarakat yang awam, sejumlah peristiwa atau kasus seperti serangan teroris, penyelundupan narkoba, penyelundupan produk manufaktur dan senjata api hingga praktik korupsi, seharusnya bisa ditangkal jika intelijen negara bekerja efektif," tutupnya.

(mdk/hhw)