Ketua DPRD Ungkap Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 di DIY Masih Rendah

Nuryadi mencontohkan kegiatan gotong royong warga bantu warga yang dilakukan kepada warga yang terpapar Covid-19 hingga berbagai bentuk kegiatan sukarelawan lainnya bisa menjadi kebijakan strategis dengan cara pemerintah memberikan dukungan.

2021-08-08 23:31:00

Corona di Indonesia

Serapan anggaran penanganan Covid-19 di DIY menjadi sorotan DPRD DIY. Ketua DPRD DIY, Nuryadi menilai, serapan anggaran yang masih kecil menjadi indikasi belum maksimalnya kebijakan strategis Pemda DIY dalam penanganan Covid-19.

Dia menerangkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dibutuhkan kebijakan strategis yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga diperlukan percepatan dalam melakukan kebijakan strategis agar dampak pandemi Covid-19 ini bisa segera teratasi dengan baik.

“Kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah memang harus dilakukan percepatan, masih kecilnya serapan anggaran, yakni di bawah 50 persen dalam anggaran yang disediakan, ini mengindikasikan belum maksimalnya kebijakan strategis yang dilakukan,” ujarnya di Yogyakarta, Minggu (8/8).

Pemda DIY sendiri pada bulan Juli 2021 lalu sempat mendapatkan teguran dari Mendagri. DIY bersama 18 propinsi dinilai realisasi anggaran daerahnya dalam penanganan pandemi Covid-19 yang masih rendah.

Penilaian Mendagri ini berdasarkan data realisasi anggaran Covid-19 DIY pada bulan Januari hingga Mei 2021 yang baru terserap 13%. Padahal dalam APBD 2021, Pemda DIY menyiapkan alokasi Rp242 miliar untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Nuryadi mengungkapkan pihaknya telah membangun pendekatan politik dan ekonomi dengan Pemda DIY agar ada kebijakan strategis yang dilakukan di masa pandemi Covid-19.

“Kompromi politik dan ekonomi yang dibangun harus diikuti oleh kebijakan strategis. Jika tidak, hanya akan menjadi sebatas wacana yang tidak menyelesaikan masalah. Bahkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini membeberkan maksud dari kebijakan strategis tersebut merupakan suatu program yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat terdampak pandemi. Kebijakan ini tidak harus selalu hadir dari usulan program pemerintah melainkan bisa dari masyarakat bawah.

“Pemerintah sebagai regulator juga harus mampu memainkan kebijakan strategis yang telah diambil oleh berbagai elemen masyarakat ini dengan benar-benar mensupport secara penuh. Contoh lain soal vaksinasi massal bagi masyarakat, maka sebaiknya pemerintah daerah berusaha menyediakan vaksinnya,” tutupnya.

(mdk/fik)