Kemendikbud akan Susun Ulang Kamus Sejarah Indonesia, Libatkan PBNU dan Ormas Lain

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menjelaskan tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia Jilid I sudah tidak ada. Hal tersebut disebabkan masa anggaran pada saat itu harus berakhir.

2021-04-20 18:47:40

Kemendikbud

"Karena ada masa anggaran harus berakhir, dan maka itu harus dilaporkan, dijilid di-layout dan dibuatkan PDF-nya baik file dan hardcopy-nya diedarkan keperluan penyuntingan," kata Hilmar saat konferensi pers virtual bersama wartawan, Selasa (20/4).

Walaupun demikian kamus tersebut akan dilakukan penyempurnaan dan ditargetkan pada tahun 2021. Sehingga pihak Kemendikbud akan menyusun kembali tim dan akan mengajak para ormas islam, termasuk PBNU.

"Tim akan segera dibentuk. Tentu melibatkan dari organisasi besar untuk memastikan kesalahan jadi niatnya ingin mengoreksi. Berharap dalam tahun ini bisa disempurnakan, kalau berkenan PBNU bisa berkenan, dan segala bisa berkomunikasi," bebernya.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta maaf terkait tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri NU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'arie dalam buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menjelaskan hal tersebut adalah sebuah kelalaian dan keteledoran dari pihaknya yang mengunggah draf kamus yang belum selesai rampung.

"Ini betul-betul kealpaan dan keteledoran naskah yang sebetulnya belum siap sudah dimuat di dalam website. Memang ada kesalahan teknis dalam penyusunan dan kami memohon maaf dalam hal ini adalah kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi buku yang belum siap diedarkan sudah diupload ke website," kata Hilmar saat konperensi pers secara daring, Selasa (20/4).

Hilmar juga menjelaskan untuk memastikan kejadian tersebut tidak terjadi kembali, maka buku-buku yang berada diwebsite rumahbelajar.id sudah diturunkan. Tidak hanya kamus tersebut, pihaknya pun akan menurunkan buku terkait sejarah modern.

"Kami minta kepada staf untuk menurunkan semua buku terkait sejarah modern sampai ada riview terhadap bukunya, kita tidak mau ada lagi kejadian seperti ini," katanya.

(mdk/bal)