Kemendagri Minta TAPD Segera Evaluasi Realisasi APBD di Bawah 75 Persen

Dia menjelaskan anggaran BOS perlu pengakuan pengesahan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi.

2020-12-16 09:29:47

Kemendagri

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian menuturkan masih ada 346 daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah 75 persen. Dia meminta agar daerah tersebut untuk segera melakukan percepatan, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dia merinci data daerah yang penyerapannya terendah yaitu Mamberamo Raya hanya 44,62 persen sementara pendapatan daerahnya berjumlah 82,09 persen. Selanjutnya, anggaran belanja terendah diikuti oleh Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau, Mahakam Ulu, dan seterusnya.

"Salah satu faktor realisasi APBD di bawah rata-rata nasional disebabkan oleh pengesahan dana bantuan operasional sekolah (BOS)," kata Ardian dalam keterangan pers, Rabu (16/12).

Dia menjelaskan anggaran BOS perlu pengakuan pengesahan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi. Kemudian dia juga menjelaskan terkait alokasi anggaran dan realisasi terhadap belanja barang, jasa, modal dan bantuan sosial, ini yang dinilai memberikan efek stimulus, untuk belanja barang dan jasa di provinsi angkanya di 70,49 persen untuk belanja modal di 50,84 persen.

"Nah kami berharap segera kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga selain teman-teman di BUD segera melakukan pencatatan dan pengesahan Dana BOS yang berada di masing-masing sekolah," ungkap Ardian.

"Nah maka perlu ada rekonsiliasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, itu gambaran untuk pemerintah provinsi," tambah Ardian.

Ardian juga mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) memperhitungkan sisa waktu yang ada terutama waktu-waktu yang terpotong lantaran cuti bersama.

"Teman-teman Papua biasanya di tanggal 18 Desember bahkan sudah cuti bersama, ini perlu disusun langkah-langkah strategis agar proses realisasi di tahun 2020 setidaknya bisa pada angka yang optimal," kata Ardian.

(mdk/eko)