Datangi Bareskrim soal kasus UPS, kini Lulung seret nama Ahok

"Yang mempersetujukan anggota dewan dan dia, yang mengesahkan itu Kemendagri," tegas Lulung.

2015-06-25 15:45:23

Korupsi Pengadaan UPS

Untuk kesekian kalinya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, mendatangi Bareskrim Polri terkait proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada APBD 2014. K0ali ini, Lulung, sapaannya, sempat menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Lulung menyebut Ahok, sapaan Basuki, yang paling tahu proyek tersebut mengingat pengusul anggaran ada eksekutif.

"Kita harus tahu gubernur lah. Kan persetujuan anggaran disetujukan oleh dewan dan gubernur. Kan kami berlima tanda tangan dan gubernur tanda tangan," tutur Lulung, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/6).

Menurutnya, semua prosedur pengadaan barang untuk pembangunan daerah DKI Jakarta tentunya melalui kesepakatan bersama gubernur. Itu sebabnya, kata lulung, Ahok lah yang paling tahu detail proyek ini.

"Iya dong. Yang mempersetujukan anggota dewan dan dia, yang mengesahkan itu Kemendagri," imbuh Lulung.

Dia kemudian menjelaskan prosedur sebelum ada kesepakatan dalam pembangunan dan pengadaan barang barang negara.

"Sebelumnya tunjuk kepada kita, kemudian serah kepada Kemendagri. Di Kemendagri dievaluasi lagi bilamana ada kejanggalan atau enggak, kemudian terus mengesahkan. Kemendagri yang mengesahkan baru disampaikan lagi ke pak gubernur, yang disusul beberapa hari untuk Direktorat Dalam Negeri untuk program pembangunan DKI jakarta sudah bisa dijalankan," tutupnya.

(Judul di atas, redaksi koreksi. Sebelumnya berjudul: Kembali diperiksa soal kasus UPS, kini Lulung seret nama Ahok)

(mdk/lia)