Kelompok Milenial Dinilai Akan Dukung Langkah PSI Larang ASN Poligami

Hikam tidak memungkiri, ada resiko bagi PSI akan mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Untuk itu, dia menyarankan, agar partai yang dipimpin Grace Natalie memberikan penjelasan mengenai langkah pelarangan poligami bagi ASN dan pejabat negara.

2018-12-18 23:00:00

Poligami

Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad A S Hikam mengapresiasi langkah politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alasannya karena mereka berani menjanjikan akan melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat berpoligami.

Dia menilai, larangan poligami di kalangan ASN dan pejabat negara adalah salah satu platform politik partai terkait dengan hak asasi kaum perempuan.

"Bagi saya platform politik seperti itu adalah suatu kemajuan besar dalam wacana dan praksis demokrasi di era pasca-reformasi. Terlepas ada yang pro dan kontra terhadap platform tersebut, dalam sistem demokrasi adalah sah-sah saja untuk dikemukakan dan diperjuangkan oleh PSI atau partai politik lainnya," katanya saat dihubungi, Selasa (18/12).

Namun, Hikam tidak memungkiri, ada resiko bagi PSI akan mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Untuk itu, dia menyarankan, agar partai yang dipimpin Grace Natalie memberikan penjelasan mengenai langkah pelarangan poligami bagi ASN dan pejabat negara.

"Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia muslim, belum tentu semuanya pro poligami untuk ASN dan pejabat negara. Toh PSI tidak mengatakan poligami harus dilarang total bagi seluruh ummat Islam," jelasnya.

Dia meyakini, langkah politik yang diambil PSI akan mendapat perhatian dari pemilih perempuan. "Pemilih perempuan, khususnya kelompok milenial akan cenderung mendukung platform tersebut, sehingga target PSI juga harus terarah sehingga bisa lebih efisien dan efektif dalam komunikasi publik," tutup Hikam.

Sebagaimana diketahui, pembahasan poligami kembali muncul ke publik setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyerukan revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama terkait dengan poligami. Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami.

Dia menegaskan, poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara. Sehingga, UU tersebut harus direvisi agar tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan.

(mdk/fik)