Kasus Ortu telantarkan anak, kak Seto nilai pemerintah lambat
"Sebetulnya saya sesalkan, kenapa harus satu bulan bisa diungkap."
Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi mengatakan, pemerintah lambat dalam menangani kekerasan terhadap anak. Hal tersebut terlihat dalam pengungkapan kasus penelantaran lima anak oleh kedua orangtuanya di Cibubur, Jakarta Timur.
"Sebetulnya saya sesalkan, kenapa harus satu bulan bisa diungkap. Tiba-tiba ada yang menghubungi KPAI makanya jangan mengandalkan orang yang berwenang, sebenarnya KPAI lebih kebijakan anak," kata pria yang disapa Kak Seto usai diskusi kekerasan anak di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/5).
Menurut dia, tetangga rumah anak yang terlantar tersebut sudah melaporkan kepada pihak aparat kepolisian. Namun, pihak kepolisian lebih memilih lembaga KPAI yang mempunyai wewenang menangani kasus anak-anak.
"Mohon aparat di bawah tidak harus lembaga populer ada media baru bertindak. Kepedulian harus tinggi, kalau ada laporan warga segera ditindak," ujarnya.
Lanjut dia, Menteri Sosial Khofifah sudah cukup cepat merespon kasus anak tersebut. Namun, sikap berbeda justru diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise, yang menurut kak Seto tidak segera menangani kasus itu.
"Begitu didobrak pintu ada luka-luka sebenarnya sudah alat bukti kuat harus ada intropeksi kepolisian ini menjadi pandangan kasus dari beberapa ribu dan mohon media juga mau meliput ke tempat-tempat yang tidak cukup populer," tutupnya.
Baca juga:
Pasutri telantarkan 5 anak jadi tersangka kasus narkoba
Komnas PA: Lima bocah telantar masih enggak mau bertemu orangtua
Polisi bakal tes kejiwaan orangtua telantarkan anak di Cibubur
Orang tua telantarkan anak di Cibubur karena pengaruh narkoba?
Polisi dalami temuan sabu di kamar orangtua Dhani
KPAI dilematis pisahkan anak yang ditelantarkan dari orang tuanya
6 Saksi sudah diperiksa terkait kasus penelantaran anak di Cibubur