Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkab Bogor Kaji Ulang Anggaran Pemulihan Ekonomi
Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kadung memprioritaskan alokasi APBD 2021 untuk pemulihan ekonomi.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan pihaknya mengkaji ulang anggaran pemulihan ekonomi lantaran angka kasus harian penularan Covid-19 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali melonjak.
"Ya risikonya begitu. Ketika PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) diperketat, ekonomi akan menurun. Ini kan untuk kesehatan seluruh masyarakat, karena rumah sakit mulai penuh belakangan ini," katanya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/6).
Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kadung memprioritaskan alokasi APBD 2021 untuk pemulihan ekonomi.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan Pemkab Bogor membutuhkan anggaran lebih untuk penanganan kesehatan ketika kasus Covid-19 melonjak drastis.
APBD 2021 Kabupaten Bogor ditetapkan senilai Rp7,6 triliun. Anggaran tersebut selain untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan, juga untuk pendidikan dan penanganan masalah sosial.
"Intinya tidak ada yang sia-sia. Semua ini ikhtiar untuk kemanusiaan. Anggaran kita fleksibel, jika memang diarahkan untuk kesehatan, kita akan beri porsi yang lebih banyak lagi," jelas Ade seperti dilansir dari Antara.
Ia mencatat angka penularan Covid-19 di Kabupaten Bogor kembali melonjak sejak 10 Juni 2021 yakni sebanyak 95 kasus per hari. Lonjakan terjadi setelah angkanya turun menjadi sekitar 50-60 kasus per hari.
Kini, jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor sudah menembus angka 20.007 kasus dengan rincian 832 kasus berstatus aktif, 110 kasus meninggal dunia, 19.059 kasus sembuh.
Baca juga:
Susi Pudjiastuti: Mau Ekonomi Bangkit, Harus dengan Protokol Kesehatan
Survei: 5 Persen Masyarakat Setuju PPN Sembako Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi
Pesan Wapres Ma'ruf Amin untuk Pemulihan Pariwisata di Papua
Pendaftaran CPNS 2021 Dibuka 29 Juni?
Indef Puji BPK Kritisi Pemerintah Soal Pengelolaan Dana PEN
Anggota DPR: Audit BPK Menguatkan Kecurigaan Pengelolaan PEN Selama ini