Kasus Capaska Tangsel Meninggal, Menpora Diminta Lakukan Pembinaan ke Daerah

"Kalau kita baca Permenpora nomor 65 tahun 2015 tentang pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Paskibraka perlu dilakukan revisi penyempurnaan dan memasukkan pertimbangan dasar hukum Undang-Undangan Perlindungan Anak," jelas Susanto.

2019-08-12 19:10:08

Anggota Paskibraka

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan terhadap pemerintah kota, daerah dan kabupaten untuk mengakomodir langsung pelatihan calon pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Hal itu berkaca dari kasus meninggalnya calon pengibar bendera di Tangerang Selatan, Aurel Qurottaini.

"Hal ini dilakukan demi tak berulangnya kasus serupa seperti yang menimpa AQ(16)," kata Susanto di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Keluarga melihat keganjilan terkait meninggalnya siswa SMA swasta tersebut. Antara lain, ditemukan luka lebam di tubuhnya.

Susanto menilai giat Paskibraka mengambil posisi strategis dan peran anak dalam menyukseskan giat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Namun sayangnya, KPAI mencatat masih banyak dampak dari giat tersebut yang mencederai anak, seperti kasus AQ di Tangerang Selatan.

"Jadi orang yang bekerja di sini (berkait dengan anak) tentu harus 'diikat'. Bukan hanya agar pihak terkait tidak melakukan kekerasan, tapi untuk memastikan bahwa anak ini tumbuh dengan baik, tidak punya potensi jadi korban," Susanto menandasi.

Sebagai informasi, AQ adalah seorang siswi sekolah menengah atas (SMA) yang wafat saat pelatihan Paskibraka Kota Tangerang Selatan. AQ meregang nyawa pasca masuk pelatihan selama 22 hari.

Monitoring dan pengawasan KPAI selama 10 hari pasca kematian AQ pada 1 Agustus 2019 menemukan sejumlah dugaan bahwa AQ meninggal akibat perlakuan para senior yang menjadi pelatihnya.

Reporter: Radityo

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)