Kapolri & Bawaslu bertemu bahas tugas Satgas Anti Money Politic

Abhan tidak menutup kemungkinan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap calon kepala daerah yang kedapatan menggunakan uang sebagai pemulus untuk mendulang suara.

2018-01-09 14:00:45

Bawaslu

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan membentuk Satgas Anti Money Politic jelang Pilkada 2018 yang akan digelar secara serentak di beberapa daerah. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan bahwa kedatangannya ke gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, untuk membahas soal pengamanan dan anggota Polri yang maju dalam Pilkada 2018 dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan beberapa Perwira Tinggi Polri lainnya.

"Iya (Satgas anti Politik Uang) dibahas juga," ujar Abhan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/1).

Abhan tidak menutup kemungkinan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap calon kepala daerah yang kedapatan menggunakan uang sebagai pemulus untuk mendulang suara.

"Terkait satgas money politic, Polri juga akan melakukan tindakan preventif dan barangkali ada OTT tentu nanti karena ini mekanisme sudah diatur di sini ada dulu UU Pilkada, maka mekanisme ada pada sinergi," ujarnya.

Oleh karena itulah, pihaknya bersama dengan Polri akan melakukan pencegahan. "Apresiasi kami pada polri akan hadir untuk melakukan pencegahan dan tindakan terkait money politik," ucapnya.

Abhan menambahkan, Polri telah berkoordinasi dengan Bawaslu, KPK dan Kejagung terkait Satgas tersebut. Satgas ini juga menurutnya tak akan adanya tumpang tindih dengan Sentra Gakkumdu.

"Yang jelas dengan Jaksa Agung, polisi Bawaslu, dengan KPK kami telah koordinasi beberapa tahun lalu. Ini juga tidak ada tumpang tindih, karena ini aduan dari Satgas Anti Money Politic masuk ke Gakkumdu. Karena mekanisme penanganan ada di Gakkumdu, bukan di sentra Gakkumdu tapi fungsi koordinasi antara Satgas dengan sentra Gakkumdu," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan bahwa pada saat Pilkada 2018, akan terjadi kerawanan terutama pada korupsi atau politik uang dan juga adanya isu SARA.

"Politik uang juga menjadi kerawanan. Kan ada tiga maraknya politik uang, isu sara dan medsos kampanye hitam. Kalau untuk KPU, Bawaslu itu di kami tapi polisi Komisi III saya enggak tau persisi," kata Zainudin du tempat yang sama.

(mdk/rhm)