Jungkir balik di 2015, Tahun ini Jokowi tak mau ada kebakaran hutan

Jokowi juga minta penegakan hukum tegas bagi pembakar hutan, baik pidana maupun perdata.

2016-01-18 18:19:35

Kebakaran Hutan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat koordinasi nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Senin (18/1). Hampir setiap tahun Indonesia dilanda kebakaran hutan.

"Tahun 2015 memberi pelajaran kita semua, betapa kita pontang-panting, jungkir balik karena api yang sudah membesar dan berada di semua daerah, semua lokasi. Jumlah titik api yang banyak dalam satu provinsi," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (18/1).

Presiden menuturkan, kebakaran lahan dan hutan tahun lalu sangat mengganggu. Jokowi berpesan agar peristiwa itu tidak terjadi lagi tahun ini.

"Oleh sebab itu kita enggak mau seperti kemarin di tahun ini. Deteksi, pencegahan kuncinya di situ, jangan biarkan api bergerak. Siapa yang tanggung jawab itu sudah disampaikan oleh Menko," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta semua elemen bergerak mencegah kebakaran hutan. Mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepolisian daerah (Polda), Koramil, hingga polsek. "Tidak ada kata tidak. Begitu api muncul kejar dia," pesan Jokowi.

Untuk memastikan semua elemen bergerak bersama, ego sektoral harus dihilangkan. Presiden menginstruksikan kepala daerah, kapolda, kapolsek dan Dandim turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi hutan dan lahan gambut.

"Jangan pantau dari belakang meja. Saya minta lihat dan turun ke lapangan. Saya juga ingin agar proses penegakan hukum dilaksanakan. Yang salah ditindak tegas, dan lakukan langkah tegas juga kepada pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun perdata," tandasnya.

Sekedar diketahui, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang dibentuknya Badan Restorasi Gambut. Jokowi menunjuk Nazir Foead sebagai kepala badan tersebut. Kepala Negara minta Nazir Foead untuk mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut yang ada di beberapa provinsi. Seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

(mdk/noe)