Jokowi: Ada PPKM Ekonomi Turun Enggak Apa-apa, Asal Covid-19 Juga Menurun

Alih-alih menurun, dia mengatakan kasus Covid-19 dan mobilitas masyarakat justru naik.

2021-01-31 18:48:19

Covid-19

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut tak masalah apabila ekonomi menurun akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Namun, dia meminta agar kasus virus corona (Covid-19) juga ikut turun.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021. Namun, Sekretariat Presiden baru mengunggah video rapat pada Minggu (31/1/2021).

"Menurut saya, hati-hati ini turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa, asal covid-nya juga turun. Tapi ini ndak (kasus Covid-19 tidak turun)," ujar Jokowi.

Alih-alih menurun, dia mengatakan kasus Covid-19 dan mobilitas masyarakat justru naik. Hal ini dikarenakan kebijakan PPKM Jawa-Bali yang diterapkan 11-25 Januari 2021 tak berjalan efektif.

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta para menterinya mengkalkulasi setiap kebijakan yang diambil dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Dia ingin jajarannya mencari formula yang tepat agar kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus corona dapat efektif.

"Tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula. Formula standar itu enggak ada, negara lain juga enggak ada, yang bener yang mana juga enggak ada, yang lockdown kan juga eksponensial juga," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Jawa-Bali mulai 11-25 Januari untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Kebijakan PPKM kemudian diperpanjang dari 25 Januari sampai 8 Februari 2021.

Pasalnya, PPKM yang diterapkan 11-25 Januari 2021 belum bisa menekan laju penyebaran Covid-19 di Jawa dan Bali. Setidaknya, ada 7 provinsi dan 73 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM sejak 11 Januari.

(mdk/ray)