Jeritan petani kecil, diberi Kartu Tani tapi tak tahu ada program pupuk bersubsidi

Sebanyak 60 persen petani di Kabupaten Bandung Barat ternyata tidak mengetahui program tersebut. Padahal, petani sangat membutuhkan. Mereka terpaksa membeli nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal atau mengoplos menggunakan pupuk kandang dicampur pupuk nonsubsidi.

2017-12-19 10:56:43

Petani

Program distribusi pupuk melalui Kartu Tani belum maksimal. Sebanyak 60 persen petani di Kabupaten Bandung Barat ternyata tidak mengetahui program tersebut.

Seorang petani, Kartiwa (37), mengaku tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah dan belum mengetahui kegunaan Kartu Tani.

"Saya tidak tahu bentuknya seperti apa, kegunaannya untuk apa. Tapi kalau memang untuk memperoleh pupuk bersubsidi, segera disalurkan dong karena Desember ini sudah masuk masa tanam," ujar petani asal Cibodas itu, Selasa (19/12).

Dia yakin petani sangat membutuhkan pupuk bersubsidi. Selama ini, Kartiwa dan petani lain kerap membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal.

Namun, jika tidak mempunyai uang yang cukup, para petani mengoplos pupuk kandang dengan pupuk nonsubsidi untuk menyuburkan tanah.

Terpisah, petani lain, Ujang (46), menyebut sosialisasi penyaluran kartu tani tidak merata. Pemerintah hanya memperhatikan petani yang sudah eksis.

"Kartu tani justru dimiliki oleh warga yang bukan petani dan kehidupannya sangat berkecukupan. Padahal banyak petani dari keluarga miskin yang tidak tercover kartu tani yang mestinya berhak mendapat pupuk bersubsidi," jelasnya.

Menurutnya, bila memang pemerintah peduli dan mau memajukan kesejahteraan petani, seharusnya bantuan diberikan secara merata. Apalagi, Lembang merupakan daerah lumbung sayuran terbesar di Jabar dan pemasok kebutuhan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga merambah Singapura.

"Pemerintah lebih memperhatikan petani yang sudah punya nama, kita petani kecil hanya bermodal kemandirian," keluhnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat, Dadan Supardan, membenarkan jika sosialisasi kartu tani belum disampaikan merata kepada seluruh petani di Bandung Barat.

"Perkiraan kami, sekitar 60 persen petani belum mengetahui ada program kartu tani, terutama mereka yang berada di daerah perkampungan atau pinggiran," ungkap Dadan.

Dia meminta pemerintah memaksimalkan sosialisasi agar kartu tani ini bisa sampai ke tangan yang berhak. Apalagi kegunaan kartu ini penting untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan pupuk bersubsidi.

Kalau pun kendalanya adalah kurangnya penyuluh, Dadan berharap, tenaga penyuluh bisa memanfaatkan peran pemerintah desa.

"Sosialisasi ini juga tidak harus melulu lewat rapat atau pertemuan, tetapi bisa dengan memanfaatkan media sosial, karena saya rasa petani juga sudah melek teknologi, bisa dengan jaringan WhatsApp maupun media sosial lainnya," terangnya.

(mdk/lia)