Jelang Puncak Haji, Pemerintah Siapkan Makanan Siap Santap Hingga Bentuk Tim Khusus Mina
Puncak haji akan berlangsung pada 8 hingga 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau pada 25 hingga 30 Mei 2026.
Jelang puncak haji yang berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Pemerintah Indonesia memberi perhatian pada penyiapan konsumsi hingga pembentukan Tim Khusus Mina.
Puncak haji akan berlangsung pada 8 hingga 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau pada 25 hingga 30 Mei 2026.
Puncak haji di Armuzna menjadi fase terpenting dan terberat dalam ibadah haji. Di fase ini jemaah melakukan wukuf (berdiam diri di Arafah), mabit (bermalam di Muzdalifah dan Mina), dan melempar jumrah (di Mina).
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Maria Assegaff mengatakan, konsumsi menjadi salah satu yang menjadi perhatian jelang puncak haji.
Maria menjelaskan, fase Armuzna merupakan periode yang sangat padat dan membutuhkan kesiapan layanan yang cepat, aman, dan terukur, termasuk dalam penyediaan makanan bagi jemaah.
"Karena itu, layanan konsumsi harus dipastikan berjalan baik. Bagi kami, konsumsi bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi bagian penting dari ikhtiar menjaga kesehatan dan stamina jemaah agar dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk," ujar Maria, dikutip Selasa (19/5).
Pemerintah menyiapkan skema katering ready to eat atau makanan siap santap untuk mendukung layanan konsumsi jelang, selama, hingga pasca-puncak haji. Skema ini dipilih dengan mempertimbangkan kecepatan distribusi, kemudahan konsumsi bagi jemaah, daya tahan makanan di tengah mobilitas tinggi, serta pemenuhan standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.
"Makanan siap santap ini disiapkan dengan cita rasa nusantara agar lebih sesuai dengan selera jemaah Indonesia. Selain aman dan higienis, kami ingin makanan yang diterima jemaah juga familiar dan nyaman dikonsumsi," jelas Maria.
Selama fase Armuzna, jemaah haji Indonesia akan memperoleh total 15 porsi makanan dengan cita rasa nusantara yang disediakan oleh pihak syarikah. Selain itu, disiapkan enam porsi makanan pada fase pra-Armuzna pada 7 dan 8 Dzulhijjah, serta pasca-Armuzna pada 13 Dzulhijjah, atau bertepatan dengan 24, 25, dan 30 Mei 2026.
Bentuk Tim Khusus Mina
Jelang puncak haji, pemerintah juga membentuk Tim Khusus (Timsus) Mina. Tim yang dibentuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi ini bertugas mengoptimalkan layanan pelindungan serta pembinaan bagi jemaah haji, khususnya lansia dan yang sakit.
Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Muzdalifah dan Mina (Satop Armuzna) dan Pelindungan Jemaah PPIH Arab Saudi, Harun Arrasyid Usman, menjelaskan tim ini beranggotakan personel Pelindungan Jemaah (Linjam) yang berpengalaman karena telah bertugas minimal satu kali pada operasional haji sebelumnya.
"Rekan-rekan ini diberangkatkan pada 8 Dzulhijjah malam dan langsung menuju Mina tanpa melalui Arafah. Dengan skema ini, tenaga mereka dinilai masih fresh untuk langsung memberikan bantuan maksimal saat jemaah haji tiba," ujar Harun usai mengecek jalur pergerakan dari Mina menuju Jamarat, Minggu (17/5).
Harun memaparkan, tugas pokok Timsus Mina meliputi pengawasan, penyambutan, serta pemantauan pergerakan jemaah haji yang baru tiba dari Muzdalifah menuju Jamrah Aqobah.
Selain itu, mereka juga bersiap menyambut jemaah haji yang mengambil skema murur atau melintas dari Arafah. Fase kedatangan di Mina merupakan waktu yang sangat krusial karena berpotensi memicu kepadatan dan kelelahan fisik yang tinggi.
Jaga Kesehatan dan Atur Tenaga
Wakil Menteri Haji dan Umrahm Dahnil Anzar Simanjuntak berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan, mengatur tenaga, dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
"Fase puncak haji sudah semakin dekat. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas. Fokus utama kita adalah memastikan jemaah dapat menjalani wukuf di Arafah dan seluruh rangkaian puncak haji dengan aman, tertib, dan lancar," katanya.
Dahnil juga memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah.
"Semua petugas harus bergerak dalam satu komando. Pelayanan kepada jemaah, khususnya lansia dan jemaah risiko tinggi, harus cepat, responsif, dan tidak boleh berbelit. Kami akan mengawasi langsung agar seluruh layanan berjalan sesuai standar," kata dia.