Jelang Pilkada, Kapolda Sulsel cek peralatan & kesiapan anggota
Selain itu, dia juga mengecek metode yang dilakukan anggotanya dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Pilkada di 11 kabupaten kota Sulsel tinggal menghitung hari. Ke 11 daerah itu masing-masing Kabupaten Toraja Utara, Bulukumba, Barru, Luwu Utara, Gowa, Maros, Soppeng, Toraja, Luwu Timur, Selayar dan Kabupaten Pangkep.
Untuk kelancaran Pilkada, Kapolda Sulsel Irjen Polisi Pudji Hartanto Iskandar mengecek peralatan dan kesiapan personel di Markas Komando (Mako) Brimob yang ada di Jalan KS Tubun, Selasa, (13/10).
Didampingi Kasat Brimob, AKBP Totok Lisdiarto, Kapolda Sulsel memeriksa sejumlah peralatan termasuk persenjataan dan alat-alat lainnya.
Hal itu dilakukan karena dirinya ingin tahu bagaimana kualitas pasukan dimulai dari Mako Brimob. Selain itu, dia juga mengecek metode yang dilakukan anggotanya dalam melaksanakan tugas di lapangan.
"Di antaranya dari sisi peralatan saat ini saya melihat tidak ada kekurangan. Secara kuantitatif disesuaikan dengan kondisi Sulsel khususnya di 11 daerah yang akan menghelat Pilkada ini sudah oke," katanya.
Dia menambahkan, 2/3 kekuatan Brimob akan diterjunkan untuk membackup pengamanan Pilkada yang telah dibagi tiga kelompok kategori keamanan, yakni rawan 1, rawan 2 dan aman. Tiga kategori ini sudah dipetakan. Hanya saja, kata Pudji, pihaknya berharap daerah-daerah rawan 1 itu nantinya tidak ada.
Kasat Brimob Polda Sulsel AKBP Totok Lisdiarto yang mendampingi Kapolda Sulsel menambahkan, total pasukan Brimob Polda Sulsel sekira 2.000 personel. 2/3 Di antaranya atau sebanyak 1.300 personel disiagakan back up amankan Pilkada di 11 daerah. 200 Personel cadangan stay di Mako Brimob di Makassar.
"Jadi totalnya ada 1.500 personel untuk Pilkada. Saat ini sebagian sudah tersebar sesuai plotingnya dan November mendatang dikerahkan secara keseluruhan," katanya.
Baca juga:
Risma diperintah Megawati jaga tradisi kemenangan PDIP di Surabaya
Ini isi Peraturan KPU soal pasangan calon tunggal pilkada
Ajakan Rasiyo coblos pantat Lucy dinilai masih wajar
Menpan RB ingatkan sanksi pecat bagi PNS yang ikutan politik Pilkada