Istana Sebut UU KPK Belum Diteken Jokowi Karena Masih Ada Typo

Pratikno menuturkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi perihal kesalahan penulisan isi UU KPK yang baru. Dia tak ingin nantinya ada perbedaan interpretasi terhadap payung hukum baru bagi lembaga antikorupsi.

2019-10-03 17:00:00

Revisi UU KPK

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut DPR sudah mengirimkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun setelah dicek, Pratikno mengatakan terdapat kesalahan penulisan dalam UU KPK baru itu. Sehingga, UU itu belum diteken Jokowi.

"Sudah dikirim, tetapi masih ada typo, yang itu kami minta klarifikasi. Jadi mereka (DPR) sudah proses mengirim (lagi) katanya, sudah (dibahas) di Baleg," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).

"Ya typo-typo yang perlu klarifikasi, yang nanti bisa menimbulkan interpretasi," ujarnya.

Kendati begitu, Pratikno enggan menjelaskan berapa jumlah typo dalam UU KPK baru itu. Menurut dia, seharusnya UU itu sudah diperbaiki dan dikirim kembali ke Istana.

"Mestinya sudah. Saya cek. Ini saya mau cepat ke kantor," jelas Pratikno.

Seperti diketahui, UU KPK menjadi polemik di masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat menolak UU KPK direvisi lantaran dinilai pasal per pasalnya dapat melemahkan kinerja KPK memberantas korupsi.

Puncaknya, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan unjuk rasa beberapa hari lalu. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Setelah sebelumnya menolak, Jokowi akhirnya mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu mencabut UU KPK hasil revisi. Sepekan berlalu, Jokowi belum juga memberikan keputusan terkait Perppu KPK.

(mdk/ded)