Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, partai koalisi sudah satu suara meminta Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Hal itu disampaikan dalam pertemuan lima ketua umum koalisi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (30/8).

Lima ketua umum yang hadir saat itu adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP), Airlangga Hartarto (Golkar), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Suharso Monoarfa (PPP). Menurutnya, Jokowi juga bersepakat menunggu proses di Mahkamah Konstitusi daripada mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK yang baru direvisi.

"Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Paloh mengatakan, Jokowi belum terpikirkan mengeluarkan Perppu KPK. Menurut Paloh, lebih baik revisi UU KPK dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

"Untuk sementara tidak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata dia.

Surya menyayangkan desakan masyarakat dan mahasiswa yang meminta Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK. Menurutnya, permintaan itu justru bermuatan politis. Jika salah langkah, Jokowi bisa dimakzulkan dari kursi presiden.

"Ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa diimpeach karena itu," tegasnya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!