Ingatkan pengkhianatan PKI, Sekjen Gerindra setuju nobar film G30S/PKI

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyambut positif penayangan film pengkhianatan G30S/PKI setiap akhir September. Menurut dia, film yang sempat diminta tak tayang lagi era Gus Dur itu dianggap penting karena untuk mempelajari sejarah kelam bangsa Indonesia.

2018-09-28 22:02:00

Film G30S PKI

"Mau nonton film G30SPKI kapan saja, hari ini bisa lusa bisa tahun depan bisa, pemutaran film G30S/PKI pada saat sebelum 1 Oktober atau tanggal 30 September itu untuk mengingatkan pada rakyat bahwa telah terjadi pengkhianatan kepada Pancasila."

"Seperti halnya kita mau lebaran, kalau lebaran kita dianjurkan beli baju baru, terus kalau puasa kita dianjurkan berzikir dan berdoa, berzikir dan berdoa kapan saja tetapi di bulan puasa itu ada anjurannya," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat(28/9).

Menurutnya, diadakan kegiatan nobar film G30S/PKI untuk menjaga keimanan masyarakat bahwa masyarakat ini sebenarnya memiliki nilai kebersamaan, yakni yakin bahwa terjadinya pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita, sama halnya film ini kalau nonton film kapan saja memang bisa. Kalau kemudian peristiwa ini menjadi kebersamaan nonton bareng itu untuk menunjukkan bahwa ada kebersamaan kita, ada pemahaman yang sama bahwa ada pengkhianatan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan cara cara seperti itu," tuturnya.

Muzani tidak mempersoalkan film G30S/PKI versi mana yang harus diputar. Menurutnya, yang sudah ada merupakan film yang layak ditonton.

"Yah sejarah kan selalu ditentukan siapa yang berkuasa gitu. Selalu begitu dulu ada sampai dengan tahun 70 itu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asyari tidak masuk dalam pelajaran sejarah, tidak masuk. Padahal resolusi jihad Hasyim Asyari sangat dominan menjadi faktor penentu dari peristiwa tanggal 10 November, sampai tahun 70 tidak menjadi faktor baru tahun 80 masuk," tutur Muzani.

"Kenapa? Buku sejarah yang ditulis ahli sejarah yang menjadi buku pembelajaran di sekolah-sekolah yang menulis orang PKI. Ada problem antara PKI dan NU, makanya tidak dimasukin, jadi ini problemnya," tutup dia.

(mdk/rnd)