Kubu Jokowi: Film G30S/PKI dilarang oleh penasihat Timses Prabowo

Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, meminta agar polemik film G30S/PKI tak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Direktorat Program TKN, Aria Bima, mengingatkan, keputusan Pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI dibuat oleh Yunus Yosfiah, mantan Menteri Penerangan, yang kini tercatat sebagai Tim Sukses Prabowo-Sandiaga.

"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh menteri penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasihat Timses Prabowo," ucap Aria di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (28/9).

Menurut dia, hal itu perlu diperjelas karena belakangan ada kampanye hitam yang disebarkan bahwa Pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan Pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI.

Berita terbaru Prabowo Subianto selengkapnya di Liputan6.com

"Pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap pemerintahan sebelumnya yang melarang pemutaran film G30S/PKI," jelas Aria.

Dia menjelaskan, Yunus menghentikannya karena dalam film itu, seolah-olah kawasan Halim Perdanakusumah, yang pernah menjadi Markas TNI AU, adalah tempat menyeramkan. Waktu itu, penghentian diputuskan juga oleh Juwono Sudarsono, saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Para menteri itu menginginkan, bahwa hal yang menyangkut masalah sejarah, perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," tegas politisi PDIP ini.

Penghentian itu, lanjut Aria, sama seperti yang dilakukan terhadap film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto. Padahal, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX yang tidak ditonjolkan. Hal itupun juga ditindaklanjuti oleh Menteri Juwono Sudarsono.

Dilanjutkan Aria Bima, sangat tidak mendidik bila saat ini dibangun sebuah kampanye hitam yang menyudutkan bahwa seolah penghentikan ini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Dan dikapitalisasi seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran film G30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar. Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film (dengan tema) yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film, termasuk film Serangan Umum 1 Maret," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com