LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Ikut Sertakan Kemenag dan MUI, Jokowi Ingin Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan terkait proses kehalalan vaksin sedang proses audit di lapangan. Namun hingga kini timnya sedang menunggu salah satu dokumen dari Sinopharm.

2020-12-16 16:26:22
Jokowi
Advertisement

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menggandeng Kementerian Agama hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menguji kehalalan vaksin Covid-19 yang hadir ke Indonesia. Harapannya, benar-benar ada jaminan soal kehalalan vaksin tersebut.

"Mengenai kehalalan, oh vaksin ini sudah sejak awal mengikuti Kementerian Agama, MUI juga sudah diikutkan ke sana jadi dan ini keadaan darurat yang semuanya tahu," ungkap Jokowi saat memberikan bantuan modal kerja kepada pengusaha mikro dan kecil di halaman Istana, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Sebelumnya, pemerintah sudah mendatangkan vaksin Covid-19 merek Sinovac dari China. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang menunggu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan vaksin tersebut.

Advertisement

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan terkait proses kehalalan vaksin sedang proses audit di lapangan. Namun hingga kini timnya sedang menunggu salah satu dokumen dari Sinopharm.

"Hasil auditingnya masih menunggu ada salah satu dokumen dari sinovac diharapkan segera dilengkapi. Nah, posisinya sampai di situ," kata Asrorun dalam diskusi virtual dengan tema 'Setelah Vaksin Datang', Sabtu (12/12).

"Setelah nanti terpenuhi dokumen-dokumennya, di samping dokumen dari produsen juga, kepastian izin edar dan atau izin keamanan dari pihak Badan POM yang sampai sekarang masih di dalam proses," lanjut dia.

Advertisement

Selain itu, Asrorun menjelaskan, pihaknya memprioritaskan untuk membahas terkait kehalalan vaksin. Dia juga menuturkan BPOM juga masih melakukan proses kajian.

"Jangan sampai kemudian, bisa jadi dari sisi ingredients halal, tetapi dia tidak aman, maka tidak boleh digunakan. Maka ini dalam satu tarikan napas, halalan thayyiban ya," ungkapnya.

Baca juga:
Setelah Nakes & Aparat, Vaksin Covid Diprioritaskan Buat Masyarakat Usia 18-59 Tahun
Pertimbangan Pemerintah Pilih Vaksin Sinovac Ketimbang Pfizer yang Dipakai Singapura
Jokowi Targetkan 182 Juta Warga Divaksin, Syarat Minimal Herd Immunity
Vaksin Covid-19 Gratis, DPR Harap Tak Ada Masyarakat Menolak Vaksinasi
Sri Mulyani: Butuh Teknologi Memadai untuk Vaksinasi 180 Juta Orang

(mdk/lia)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.