Hapus stigma soal PKI, Timses Jokowi akan gelar nobar film G30S PKI

Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf di Jabar berencana menggelar nonton bareng film G30S bersama masyarakat umum. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menghapus label pro maupun anti PKI di momen pilpres.

2018-09-25 12:02:00

Film G30S PKI

Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Jabar Dedi Mulyadi mengatakan acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 29 atau 30 September ini di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung.

Acara ini terbuka untuk umum dan akan dihadiri oleh seluruh unsur koalisi yang tergabung dalam TKD Jabar termasuk para kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf.

"Kami akan menggelar nonton bareng G30S, kita tidak akan ragu untuk menonton itu. Ini terbuka untuk umum, kapasitasnya bisa sampai 1.000 orang," katanya saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Selasa (25/9).

Terkait urgensi menggelar nobar, Dedi menegaskan pihaknya ingin menghapus stigma terkait pendukung Jokowi yang alergi terhadap film buatan Almarhum Arifin C Noer.

"Urgensinya kita tidak ada problem apapun dengan menonton film itu. Ada stigma seolah-olah kalau tidak nonton, tidak anti PKI," paparnya.

Menurutnya saat ini persoalan film atau cap tidak anti PKI tidak usah menjadi perdebatan. Selain tidak bermutu, persoalan fundamentalis dan komunis sudah tidak relevan karena saat ini pertarungan lebih pada figur capres dan cawapres serta kerja partai.

"Kami ingin menghilangkan dikotomi. Dikotomi bukan berbahaya tapi tidak memiliki nilai pendidikan buat rakyat. Sekarang seperti ada cap partai sebelah sini kekiri-kirian sebelah sana kanan. Dari dulu posisi Golkar itu di tengah. Kita ingin memberi warna," ujarnya.

Menurutnya pola kampanye Jokowi-Ma’ruf akan bicara terkait keberhasilan dan bagaimana TKD menjawab persoalan maupun kekurangan yang harus dilakukan petahana.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dari awal, pola kampanye untuk paslon nomor urut 01 menghindari gelaran yang bersifat formal. "Kepala daerah yang mendukung pun diminta menunjukan kinerja pelayanan publik, agar suaranya diikuti oleh warga," ujarnya.

(mdk/bal)