Hanura dukung Budi Gunawan, percaya BIN jadi lebih baik

Pihaknya juga sangat optimis bahwa Budi Gunawan dapat membawa reformasi BIN.

2016-09-05 16:45:32

Komjen Budi Gunawan

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dukung sepenuhnya Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Budi Gunawan akan menjalani fit and proper test pada tanggal 7 September 2016 mendatang.

"Kami tegaskan kita tidak akan membawa komisi 1 dulu, paling tidak tentang nominasi pak BG (Budi Gunawan) akan menjalani fit and proper test. Kami menyambut hal baik ini," tutur anggota partai Hanura, Arif Suditomo usai diskusi "Pergantian kepala BIN dan membangun Intelijen profesional", di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Pihaknya juga sangat optimis bahwa Budi Gunawan dapat membawa reformasi BIN. Ini setelah berkaca dari latar belakang kepolisian. "Reformasi BIN bisa terlaksana," lanjut Arif.

Dia juga berharap agar Budi Gunawan dapat menghindari pengaruh politik. Selain itu, dia mengatakan bahwa anggota komisi 1 DPR-RI tengah membahas pemotongan anggaran kementerian, yang salah satunya adalah BIN. Sebab, BIN menjadi instansi yang mendapat potongan terbesar dalam anggaran di tahun 2017.

"Kita berharap dukungan parpol tidak ada bersama pak Budi Gunawan. Pemikiran pak Budi Gunawan ini yang kita tunggu. Di mana keterbatasan anggaran, melihat gerak langkah ke depan" imbuhnya.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tiba-tiba menampakkan diri di Gedung DPR sekitar Pukul 10.00 WIB kemarin. Pratikno hendak menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan hal penting untuk segera dibahas di legislatif.

Pratikno membawa amanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa surat resmi Istana. Surat tersebut berisi tentang calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Jokowi menunjuk Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso menjadi kepala BIN.

"Biasanya kalau Presiden itu merasa penting begitu, kan ada pesan khusus meminta dibantu dipercepat, maka menteri dikirim langsung, kehadiran Pratikno menandakan memang Presiden menginginkan agar itu diproses cepat," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9) lalu.

(mdk/ang)