Hadir Bertemu Tokoh Bangsa di Istana, Puan Sebut DPR Siap Berbenah dan Terus Mendengar Aspirasi Rakyat
Puan menegaskan DPR berkomitmen mendampingi proses kebijakan strategis pemerintah serta terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik.
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan tokoh bangsa yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (1/9/2025), mulai dari pimpinan partai politik, tokoh agama, hingga perwakilan buruh, hadir berdialog menyikapi perkembangan situasi nasional.
Sehari sebelumnya, Puan juga hadir dalam konferensi pers bersama Prabowo usai dialog dengan para ketua umum parpol dan tokoh politik terkait aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Dalam dua momentum tersebut, Puan menegaskan DPR berkomitmen mendampingi proses kebijakan strategis pemerintah serta terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik.
"Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa," kata Puan, Rabu (3/9/2025).
Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga suasana kondusif. "Marilah kita membangun bangsa ini bersama-sama. Semua harus menahan diri, jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati dan menjaga," ujarnya.
Menanggapi pernyataan Presiden soal pencabutan tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja luar negeri, Puan memastikan hal itu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya. Ini bagian dari pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab," jelasnya.
Ia pun mengatakan bahwa DPR juga terus bersinergi dengan pemerintah demi kepentingan rakyat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.
"DPR akan terus bersinergi dengan Pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi," sebutnya.
Sebelumnya, Presiden telah menyampaikan bahwa pimpinan DPR sepakat mencabut sejumlah kebijakan bagi anggota, termasuk besaran tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri, sebagai bentuk respons terhadap tuntutan rakyat.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Prabowo di Istana Merdeka.