Hadapi Industri 4.0, Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi BLK di Daerah

Pengembangan SDM terus didengungkan Presiden Jokowi untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Untuk mewujudkan hal tersebut, alokasi anggaran yang cukup dibutuhkan, khususnya Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

2019-04-11 19:37:00

BLK

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) terus didengungkan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Untuk mewujudkan hal tersebut, alokasi anggaran yang cukup dibutuhkan, khususnya Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Anggota Komisi IX DPR Marinus Gea mengatakan, kondisi BLK yang tersebar di daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan guna menghadapi industri 4.0, BLK perlu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital. Kini, BLK masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal alias konvensional.

"Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Ini yang jadi kesalahannya," ujar Marinus Gea, di Jakarta, Kamis (11/4).

Marinus menegaskan selain teknologi, faktor kurikulum dan Sumber Daya Manusia (SDM), di BLK itu pun perlu mendapatkan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Sehingga, kegiatan pelatihan yang dilakukan itu bisa mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi dan mampu bersaing dengan pekerja lainnya.

Saat kegiatan kunjungan kerja ke BLK, Marinus menceritakan para pengurus BLK itu ingin mengganti teknologi dengan yang baru akan tetapi terbentur anggaran. "Mereka mengatakan bagaimana kita mengganti peralatan, anggarannya tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan BLK Pemerintah berjumlah 514 sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Hanya saja, jika mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189.

(mdk/bal)