Gubernur Pramono Tegaskan RDF Rorotan Tak Akan Ditutup Meski Dipantau Warga
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan fasilitas RDF Rorotan tidak akan ditutup meskipun menuai protes warga, namun solusi transportasi sampah sedang diupayakan untuk mengatasi keluhan bau.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara tidak akan ditutup, meskipun kerap menuai protes dari warga setempat. Pernyataan ini disampaikan Pramono saat kunjungan ke Taman Kelinci Roci di Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (30/1). Seorang warga bahkan secara langsung menyampaikan keluhannya terkait operasional RDF Rorotan kepada Gubernur.
Pramono menjelaskan bahwa penutupan fasilitas RDF Rorotan bukanlah opsi yang mungkin dilakukan saat ini. Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas ini telah menelan biaya yang sangat tinggi dan bukan merupakan proyek di eranya. “Jadi, RDF ini terus terang kan dibangun bukan di era saya. Biayanya cukup tinggi. Kalau kemudian saya tutup, ini problemnya lebih rumit lagi, nggak mungkin,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Utara, Jumat.
Gubernur mengakui telah dua kali berdialog dengan masyarakat sekitar RDF Rorotan untuk mendengarkan langsung keluhan mereka dan berdiskusi bersama. Namun, ia menegaskan tidak dapat memenuhi permintaan warga untuk menutup operasional fasilitas pengolahan sampah tersebut.
Permasalahan Utama dan Solusi Transportasi Sampah RDF Rorotan
Pramono Anung mengidentifikasi masalah utama yang menyebabkan bau tidak sedap di sekitar RDF Rorotan adalah transportasi pengangkut sampah. Air lindi yang menetes dari armada pengangkut sampah yang bocor menjadi pemicu utama protes masyarakat. “Untuk RDF Rorotan, memang problem utamanya adalah angkutan. Jadi, sekarang ini, begitu angkutan dilakukan, ada air lindinya jatuh, netes-netes, inilah yang kemudian menyebabkan protes masyarakat. Sedangkan Rorotan sendiri sudah berulang kali dilakukan komisioning, itu relatif tidak masalah,” ujar Pramono.
Untuk mengatasi persoalan ini, Gubernur Pramono meminta agar segera dilakukan pengadaan armada baru yang lebih memadai. Pengadaan ini diharapkan dapat mendukung operasional RDF Plant Rorotan dengan meminimalkan dampak lingkungan. Langkah ini menjadi krusial untuk menjaga kenyamanan warga sekitar fasilitas.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mengantisipasi kebutuhan ini dengan menyiapkan 148 unit truk compactor tertutup yang siap mengangkut sampah ke fasilitas RDF Plant Rorotan guna memastikan pengangkutan sampah minim dampak bagi lingkungan perkotaan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 97 unit merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024, dan 51 unit sisanya berasal dari pengadaan Tahun Anggaran 2025.
Pramono Anung secara tegas melarang penggunaan transportasi pengangkut sampah yang lama untuk beroperasi di masa mendatang. Selain itu, ia juga meminta agar RDF Rorotan menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. “Mudah-mudahan, ini akan bisa mengatasi persoalan transportasi sampah yang ada di Rorotan ini,” ungkap Pramono.
Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengelolaan Sampah
Keputusan untuk tidak menutup RDF Rorotan menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencari solusi jangka panjang pengelolaan sampah. Fasilitas ini merupakan bagian dari upaya modernisasi penanganan limbah perkotaan yang berkelanjutan. Meskipun ada tantangan, pemerintah berupaya mencari jalan tengah antara kebutuhan pengelolaan sampah dan kenyamanan warga.
Pramono Anung menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan. Dialog yang telah dilakukan dengan warga sekitar RDF Rorotan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi publik. Namun, keputusan akhir harus berdasarkan pertimbangan komprehensif terkait keberlanjutan proyek dan dampaknya.
Pengadaan truk compactor tertutup adalah investasi signifikan untuk memastikan pengangkutan sampah minim dampak bagi lingkungan perkotaan. Dengan armada baru ini, diharapkan masalah bau dan tumpahan air lindi dapat diminimalisir secara drastis. Ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar fasilitas RDF Rorotan.
Langkah penghentian operasional sementara RDF Rorotan juga menunjukkan responsibilitas pemerintah terhadap keluhan warga. Ini memberikan waktu bagi perbaikan sistem transportasi dan evaluasi lebih lanjut. Diharapkan, setelah semua penyesuaian dilakukan, RDF Rorotan dapat beroperasi secara optimal tanpa menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
Sumber: AntaraNews