Golkar: Kabinet Jokowi tak perlu malu lanjutkan program SBY

Penggunaan anggaran CSR BUMN seharusnya dibicarakan lebih dahulu dengan DPR.

2014-11-08 13:22:00

Presiden Jokowi

Pemerintah Jokowi-JK lebih baik mengakui program kartu sakti seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melanjutkan program pemerintahan SBY-Boediono tahun lalu. Wakil Ketua Komisi VII fraksi Golkar Satya W Yudha mengatakan, anggaran yang digunakan kartu sakti tidak mungkin dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) BUMN.

"Program itu baik, tetapi kenapa harus malu mengakui apabila itu dari kelanjutan yang lama yang disempurnakan," kata Satya Yudha di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Menurut dia, bahwa program kartu sakti itu disempurnakan oleh pemerintahan Jokowi-JK dari pemerintahan SBY-Boediono. Tak hanya itu, anggaran yang direlokasikan untuk kartu sakti ini dari dana cadangan bantuan sosial kenaikan harga BBM tahun lalu hanya tersisa Rp 5 triliun.

"CSR tidak boleh digunakan program yang tertuang dalam APBN. Apabila mereka (pemerintah Jokowi-JK) menggunakan dana lebih dari Rp 5 triliun, mereka harus minta persetujuan DPR," ujarnya.

Dengan demikian, dia menambahkan pemerintah Jokowi-JK harus mengajukan RAPBN-P tahun 2015 kepada DPR agar program kartu sakti ini berjalan dengan baik. Apalagi program kartu sakti ini janji kampanye pemilu presiden pada bulan Juli lalu.

"Cadangan bantuan sosial hanya tinggal Rp 5 triliun tapi program itu pasti lebih dari itu. Namun pasti kurang tapi tergantung mereka mau mengaplikasikannya berapa," ujarnya.

Lanjut dia, payung hukum program kartu sakti ini mengacu pada undang-undang APBN karena direlokasikan untuk bantuan sosial masyarakat. Sebab, APBN tahun 2015 belum dibahas oleh DPR.

"Ini menginduk UU APBN-P tahun 2014, kalau mau merujuk APBN tahun 2014. Kita hanya menyediakan cadangan Rp 5 triliun, kalau ingin lebih harus diajukan ke DPR dong," tukasnya.

(mdk/tyo)