Gelar ratas di Natuna, Jokowi tegaskan kedaulatan RI harga mati

Jokowi kini menjadikan Natuna sebagai prioritas, utamanya di bidang keamanan.

2016-06-23 14:40:27

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) di Natuna, Kepulauan Riau. Dalam rapat yang diikuti sejumlah menteri tersebut, Jokowi menegaskan kedaulatan RI merupakan harga mati yang tidak bisa diganggu gugat.

"Sejak awal pemerintahan, Presiden selalu menekankan, pertama perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan menjadikan prioritas. Kedua mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga," ungkap Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Natuna, Kamis (23/6).

Insiden yang berlangsung antara Indonesia dan China soal penangkapan kapal pencuri ikan dari negara tersebut memantik perhatian Jokowi. Sebab, Natuna merupakan daerah yang paling rentan dimasuki kapal asing dan mencuri ikan dari perairan di sana.

Kepada para pembantunya, Jokowi meminta agar perkembangan ekonomi di Kepulauan Natuna terus ditingkatkan, utamanya di bidang migas dan perikanan. Tugas itu disematkan kepada Menteri ESDM Sudirman Said serta Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti.

"Saya sudah bicara dengan menteri ESDM dan diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas di mana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi. Sementara itu Ibu Susi tadi menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu," papar Retno kepada wartawan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang juga dijadwalkan akan ke Natuna enggan menjelaskan secara rinci maksud kunjungan tersebut. Termasuk apakah kunjungan tersebut ada kaitannya dengan sikap China yang gerah karena kapalnya terus dihalang-halangi mengambil ikan oleh TNI Angkatan Laut.

"Yang kita pengen lihat Natuna, ya terus nanti setelah lihat kita rapat nanti kita tahu apa yang kita mau ngomong. Sekarang kan mau komentar apa urgensinya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6).

Luhut menyatakan, apa yang dibahas akan diungkap setelah rapat terbatas tersebut usai digelar. "Tadi Presiden sampaikan setelah ninjau (Natuna) kita akan berikan keterangan di sana," kata dia.

(mdk/tyo)