Gantikan Neneng yang Tersangkut Kasus Meikarta, Eka Atmaja Resmi jadi Bupati Bekasi

Eka Supria Atmaja resmi dilantik menjadi Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang terlibat kasus suap perizinan Meikarta. Gubernur Jawa Barat mengingatkan ada banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan dalam membenahi daerah yang masuk sebagai kawasan industri terbesar se Asia Tenggara tersebut.

2019-06-12 11:20:42

Bupati Bekasi tersangka suap Meikarta

Pelantikan itu dilaksanakan sesuai amanat surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 131.32/2966/OTDA tertanggal 24 Mei 2019, seiring terbitnya keputusan Mendagri Nomor 131.32-1192 Tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pemberhentian wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Neneng Hasanah Yasin sendiri sudah berhenti sebagai Bupati pada 24 April 2019 lalu. Sesuai ketentuan Pasal 173 undang-undang nomor 10 tahun 2016, maka wakil bupati menggantikan bupati. Dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, Neneng divonis oleh Pengadilan Tipikor Bandung hukuman penjara selama 6 tahun.

Seiring pelantikan yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Eka resmi menjalani sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Ridwan Kamil meminta Eka untuk segera menentukan Wakil Bupati untuk membantu pekerjaan, mengingat sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil mengatakan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk nomor tiga terbanyak di jawa barat dengan 3,6 juta penduduk.

Meski pusat dan kawasan industri terbesar se asia tenggara dengan tujuh kawasan industri, tercatat di kabupaten bekasi jumlah penduduk miskin sebanyak 163 ribu orang dan jumlah pengangguran sebanyak 172 ribu orang.

"Tantangan terbesar Pemkab Bekasi adalah melaksanakan pelayanan secara optimal terhadap jumlah penduduk yang besar. Permasalahan Bekasi memiliki kesamaan dengan kab/kota lainnya yaitu kesenjangan antara desa dan kota, kemiskinan dan pengangguran," ujarnya, Rabu (12/6/2019).

Meski begitu, Pemprov Jabar ia sebut akan mendukung proses pembangunan di kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan di daerah terpencil seperti di muara gembong dengan menghadirkan desa peradaban.

Desa peradaban yang dimaksud merupakan aksi multi pihak yang merupakan kolaborasi antara pemprov jabar, bekasi, akademisi maupun para pengusaha.

Terkait masih tingginya angka pengangguran, kompetensi SDM angkatan kerja terutama lulusan smk atau sekolah vokasi harus ditingkatkan agar mudah memenuhi kriteria minimal yang diinginkan para pengusaha.

"Kami sadar tugas dan pekerjaan yang menanti sangat berat. Tentu harus ada kerjasama dengan berbagai pihak. Kondisi yang ada, tidak lantas jadi alasan program pembangunan terhambat," katanya.

(mdk/bal)