Gantikan Edhy Prabowo, Menteri Kelautan Sakti Wahyu Pasang Target Inventaris Masalah

Sakti menggarisbawahi untuk melakukan sejumlah terobosan terhadap kebijakan Kelautan Indonesia tanpa merusak ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga yang bergantung perikanan.

2020-12-23 11:05:48

Menteri Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan menyisir seluruh permasalahan di Kementerian Kelautan dalam kurun 1-2 bulan. Sakti merupakan menteri yang menggantikan Edhy Prabowo yang saat ini terjerat kasus korupsi.

"Dalam waktu yang saya kira tidak lama barangkali 1-2 bulan ke depan saya akan belanja masalah untuk mengevaluasi semua apakah yang sudah dilakukan, mana yang baik kita lanjutkan yang tidak baik kita hentikan," ucap Sakti dalam pernyataan resminya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikutip melalui channel Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/12).

Tidak banyak pernyataan oleh Sakti saat ia resmi menjadi menteri. Yang jelas, ia menggarisbawahi untuk melakukan sejumlah terobosan terhadap kebijakan Kelautan Indonesia tanpa merusak ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga yang bergantung perikanan.

"Terobosan apa yang akan saya lakukan tentu sebagai lembaga atau kementerian yang menjaga laut maka memastikan keberlangsungan daripada ekosistem di kelautan ini bisa berjalan dan tidak rusak," tandasnya.

Dalam kasus benur ini, KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy pada 14 Mei 2020.

(mdk/fik)