Ganjar Sebut Peneliti dan yang Bicara Soal Pemekaran Wilayah Harus Kredibel

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo belum memberikan penolakan atau persetujuan terkait wacana pemekaran wilayah, khususnya Provinsi Surakarta. Dia berpesan agar lebih berhati-hati perlu penelitian dan pembicaraan lebih mendalam.

2019-10-09 17:01:05

Ganjar Pranowo

"Saran saya agak sedikit berhati-hati, diteliti dan dibicarakan, apakah kondisinya seperti itu. Yang meneliti, yang membicarakan juga harus punya kredibilitas. Jangan sampai kemudian memberikan sesuatu rekomendasi yang kurang obyektif. Yang penting obyektif dulu," ujar Ganjar saat ditemui merdeka.com di UNS Inn, Solo, Rabu (9/10).

"Perlu dikaji dulu, apa problemnya?," sambungnya.

Menurut Ganjar, rata-rata daerah atau masyarakat kesulitan jika diminta menyebutkan tiga alasan pemekaran. Mereka, dikatakannya, hanya menyampaikan jika pelayanan yang dilakukan rumit dan jauh. Untuk itu ia mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk berinovasi.

"Ya ayo inovasi, diperbaiki, ayo tugasmu. Yang sekarang bikin sulit itu apa? Ayo dibuat. Kalau hari ini tidak tumbuh-tumbuh, apa yang membikin faktor tidak tumbuh? Toh Pak Presiden juga sudah mendorong hari ini. Ayo tumbuhkan daerahmu, apa problemnya. Problemnya sudah ketahuan kok mas. Pungli, ayo kita jujur, daerah mana yang masih ada dan tidak ada pungli. Mana yang layanannya mudah dan mempersulit, ada inovasi atau tidak. Ini perlu yang perlu dites dulu," katanya.

Sehingga, lanjut dia, diperlukan argumentasi yang kuat untuk perlu atau tidaknya ada pemekaran. Ia justru khawatir, jangan-jangan masyarakat belum siap, padahal isu sudah didengungkan.

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, Desain Besar Penataan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sudah mempunyai desain ke depan Indonesia secara menyeluruh. Sehingga jika wilayah Surakarta sudah masuk dalam desain tersebut, maka bisa juga dimungkinkan adanya pemekaran.

Wacana pemekaran, dikatakannya, pernah muncul dari kalangan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Provinsi Solo, dengan wilayah bekas kekuasaan keraton. Namun saat itu belum ada yang membicarakan pemekaran. Namun wacana tersebut hanya menjadi cerita panjang hingga sekarang.

"Saran saya lebih baik dikaji dulu lebih dalam. Sehingga urgensinya menjadi pas. Karena di Indonesia ini, sudah ada namanya Desain Besar Penataan Daerah. Apakah rencana ini sudah sejalan dengan keputusan nasional. Karena hari ini Pak Tjahjo Kumolo mengatakan ada 200 lebih daerah yang ingin mekar. Tapi belum dibuka pemekaran satupun," pungkas Ganjar.

(mdk/cob)