Fraksi PKB kritisi kebijakan mendikbud soal sekolah 5 hari

2017-06-12 22:03:04

Pendidikan

Fraksi PKB menolak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan sekolah lima hari. Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah mengaku telah meminta anggotanya untuk mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi guna menjelaskan mengenai kebijakan tersebut.

"Sebenarnya sudah pernah kita sampaikan ketika gagasan itu mulai digulirkan dan pernah disampaikan dan kita merasa Pak menteri mendengar tapi nyatanya tidak," kata Ida di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6).

Menurutnya, kebijakan ini belum saatnya diterapkan secara nasional. Hal ini dikarenakan kondisi infrastruktur pendidikan di tiap sekolah daerah belum merata dan mendukung kebijakan tersebut.

"Saya kira kondisi Jakarta atau kondisi kota-kota besar yang lainnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memberlakukan kebijakan secara nasional. Lihatlah daerah-daerah yang infrastrukturnya tidak memadai," tegasnya.

Lebih lanjut, Ida juga mempertanyakan efektivitas kebijakan memadatkan waktu sekolah. Sebab, anak-anak disebut membutuhkan lingkungan baru di luar sekolah untuk bersosialisasi.

"Apakah anak itu dalam satu lingkungan dalam kurun waktu yang lama itu memungkinkan bagi anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak kan juga butuh waktu sosialisasi dan ganti lingkungan baru," terangnya.

Meskipun anak-anak di kota besar membutuhkan pendampingan orang tua, namun kebijakan baru Mendikbud itu belum waktunya diterapkan secara nasional. "Tapi kebijakan itu tidak bisa secara nasional. Tidak sedikit ortu masih mampu dampingi anak-anaknya, tidak sedikit anak-anak yang dapat asupan keagamaan dari madrasah diniyah dan TPA," terangnya.

(mdk/ang)