Fraksi PAN sebut pansus makar belum diperlukan

Fraksi PAN sebut pansus makar belum diperlukan. "Saya kira sampai sejauh ini dalam pandangan saya pribadi, ya belum diperlukan. Bahwa memang ada pertanyaan di sana-sini untuk tuduhan orang yang diduga akan melakukan makar dan mengganggu pikiran kita, itu iya," kata Mulfachri.

2017-01-16 13:18:18

Aksi makar

Fraksi Partai Gerindra mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) makar untuk menyelidiki kejanggalan proses hukum kasus yang melibatkan sejumlah aktivis itu. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap, menilai pansus makar belum diperlukan.

"Soal pansus makar perlu atau tidak, saya kira sampai sejauh ini dalam pandangan saya pribadi, ya belum diperlukan. Bahwa memang ada pertanyaan di sana-sini untuk tuduhan orang yang diduga akan melakukan makar dan mengganggu pikiran kita, itu iya," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Mulfachri menyarankan agar semua pihak memberikan kepercayaan kepada penegak hukum untuk memproses tuduhan makar Rachmawati dan kawan-kawan sesuai dengan aturan mekanisme yang ada.

"Kita harus percaya keberadaan dan kredibilitas lembaga penegak hukum kita. Dengan demikian kita bisa melihat permasalahan lebih objektif," imbuhnya.

Sebelumnya diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan proses hukum yang dilakukan kepada Rachmawati dan kawan-kawan merujuk fakta hukum yang dikumpulkan.

"Kalau itu kita kembali ke fakta hukum, tolong jangan dipotong. Kalau fakta hukumnya kuat pasti akan kita ajukan, itu namanya proses hukum. kalau fakta hukumnya tidak kuat kita akan hentikan. Itu saja prinsip kita," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (14/1).

Tito menegaskan tidak ada satu pun pihak yang boleh mengintervensi proses hukum kasus tersebut. Hal ini dikarenakan munculnya desakan kepada Polri untuk menghentikan proses hukum kasus makar. Sebab, sejumlah pihak menilai upaya Rachmawati meminta dikembalikannya UUD 1945 lewat MPR/DPR bukan lah tindakan makar.

"Jadi intervensi tidak boleh. Hukum itu tidak boleh di intervensi. Hukum itu harus melihat fakta hukumnya. Prinsipnya itu. Dihentikan kalau enggak kuat, diajukan kalau itu kuat," tegas Tito.

(mdk/lia)