FAM GMNI Jatim minta tindak tegas pelaku penyalahgunaan Program PKH

Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) Jawa Timur meminta kepada pihak berwajib untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pilkada.

2018-04-25 19:26:50

Kementerian Sosial

Ketua FAM GMNI Jatim, Rangga Bisma Aditya, Rabu (25/4) mengatakan maraknya kasus penyalahgunaan Program Pemerintah dalam kontestasi Pilgub di Jawa Timur sudah tidak bisa ditolerir lagi. Beberapa pelanggaran penyalahgunaan program dari Kemensos RI ini terjadi di beberapa daerah.

"Seperti yang sudah tersebar viral di media bahwa terjadi penyalahgunaan Program PKH dalam pemilihan Gubernur yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor 1 (khofifah-emil) di Lamongan, kami menyayangkan kasus tersebut bisa terjadi.
Bahkan dari tinjauan kami di lapangan, gerakan tersebut sangatlah terstruktur, masif, dan tersistematis," katanya.

Padahal, lanjut Bisma, jika dilihat program prioritas Presiden Jokowi dalam pengentasan kemiskinan memiliki tujuan mulia yaitu membantu warga masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup lebih sejahtera. Janganlah tujuan mulia yang tertuang dalam Nawacita tersebut ditunggangi oleh nafsu kekuatan politik electoral semata.

"Kami tegaskan sekali lagi kepada warga masyarakat bahwa Program PKH adalah program pemerintah, tidak ada sangkut pautnya dengan pilgub. Jika dipaksa memilih pasangan calon, jangan mau," ujarnya.

Bisma menambahkan, pihaknya memahami bahwa salah satu peserta Pilgub kali ini adalah mantan menteri sosial yang memiliki akses mengatur siapa pelaksana program PKH hingga ke tataran desa.

"Namun kami menegaskan bahwa kontestan Pilgub Jatim tersebut bukanlah menteri lagi. Jadi jangan lagi atur mengatur program pemerintah, biarkan program pemerintah jalan tanpa ada unsur politisir meskipun terkesan di permukaan bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh para oknum," ujar Bisma.

Bisma menambahkan untuk mengawal kejadian luar biasa tersebut, FAM GMNI siap melakukan penyisiran sampai ke desa-desa agar PKH tidak disalahgunakan utk kepentingan pilgub.

"Untuk masyarakat kami himbau jangan takut, jika nantinya menemukan pembagian Progran PKH dan ternyata dipolitisir untuk kepentingan pilgub. Rekam saja, foto saja dengan Handphone, sekali lagi jangan takut. Kami siap mengawal dan mendampingi hingga laporan tersebut ditindak oleh Panwaslu Kota/Kabupaten," ujar Bisma.

(mdk/hhw)