Fakta Bencana: Indonesia Rawan, BNPB Dorong Budaya Sadar Bencana untuk Ketahanan Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) gencar mengajak masyarakat memperkuat budaya sadar bencana sebagai pilar utama ketahanan nasional. Indonesia, negara rawan bencana, berupaya mengurangi risiko dan kerugian dengan strategi komprehensif.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara aktif mendorong penguatan budaya sadar bencana sebagai bagian integral dari strategi besar untuk membangun ketahanan nasional. Inisiatif ini bertujuan menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap melanda wilayah Indonesia. Kepala BNPB, Suharyanto, menekankan bahwa ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis atau infrastruktur semata.
Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan bahwa ketahanan tersebut juga sangat bergantung pada komunitas yang tangguh, solidaritas sosial yang kuat, serta kepemimpinan yang solid di setiap tingkatan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam acara program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta pada hari Jumat. Menurutnya, aspek mental dan kepemimpinan memegang peranan krusial dalam mitigasi bencana.
Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia, sebuah fakta yang disajikan oleh Suharyanto. Kondisi geografis dan geologis menempatkan sebagian besar wilayah Indonesia sebagai daerah yang rentan terhadap bencana. Ini mencakup bencana hidrometeorologi, geologi, hingga bencana non-alam yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.
Membangun Ketahanan Nasional Melalui Budaya Sadar Bencana
Ketahanan dalam menghadapi bencana, menurut Kepala BNPB Suharyanto, tidak hanya tentang kesiapan teknis, tetapi juga tentang kesiapan mental, solidaritas, dan kepemimpinan yang solid di setiap lapisan masyarakat. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya dimensi sosial dan psikologis dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan budaya sadar bencana menjadi fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan responsif.
Indonesia menghadapi tantangan besar karena kondisi geografis dan geologisnya yang sangat rawan bencana. Sebagian besar wilayah Nusantara rentan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, hingga geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Selain itu, ancaman bencana non-alam juga turut menambah kompleksitas risiko yang harus dihadapi.
Data BNPB menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat bencana. Penurunan korban jiwa mencapai 93,49 persen, sementara kerugian ekonomi menurun sebesar 79,76 persen. Pencapaian ini merupakan indikasi keberhasilan peningkatan efektivitas strategi manajemen bencana dan kesiapan pemerintah bersama masyarakat dalam menghadapi ancaman.
Strategi dan Program BNPB dalam Mitigasi Bencana
Dalam upaya membangun ketahanan nasional, BNPB terus mengembangkan berbagai program inovatif dan berkelanjutan. Salah satu program unggulan adalah Desa Tangguh Bencana (Destana), yang bertujuan memberdayakan masyarakat di tingkat desa untuk mandiri dalam menghadapi bencana. Program ini melatih warga agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar mitigasi serta respons bencana.
Selain itu, BNPB juga mengimplementasikan Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) atau Sistem Peringatan Dini Multi-Bahaya, yang berfungsi memberikan informasi awal mengenai potensi bencana. Sistem ini sangat vital untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Operasi Modifikasi Cuaca juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi, seperti mengurangi intensitas hujan ekstrem.
Suharyanto menambahkan bahwa upaya-upaya ini turut diiringi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan penguatan sinergi antar kementerian serta lembaga terkait. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci untuk menciptakan respons bencana yang terkoordinasi dan efektif. Dengan demikian, budaya sadar bencana dapat terinternalisasi di setiap level pemerintahan dan masyarakat.
Pentingnya Mitigasi Struktural dan Non-Struktural
Suharyanto juga menyoroti urgensi upaya mitigasi, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural, serta perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana. Mitigasi struktural melibatkan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti tanggul atau bangunan dengan standar gempa. Sementara itu, mitigasi non-struktural mencakup kebijakan, regulasi, dan edukasi publik tentang budaya sadar bencana.
Pentingnya perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana ditekankan agar kejadian tragis seperti tsunami Aceh tahun 2004 tidak menyebabkan korban jiwa yang besar di masa depan. Dengan memetakan area rawan bencana dan mengatur pembangunan sesuai risiko, potensi kerugian dapat diminimalisir. Ini adalah langkah proaktif untuk melindungi masyarakat dan aset negara.
Penguatan budaya sadar bencana melalui edukasi berkelanjutan dan simulasi rutin juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini. Masyarakat perlu memahami risiko di sekitar mereka dan tahu bagaimana bertindak saat bencana terjadi. Dengan demikian, setiap individu dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap berbagai ancaman bencana.
Sumber: AntaraNews