Fadli Zon Nilai Ngawur Pemerataan jadi Alasan Pemerintah Pindah Ibu Kota Negara

Fadli menjelaskan, perpindahan ibu kota tidak wajib untuk pindah dan seharusnya pemerintah melihat kondisi ekonomi.

2019-09-04 19:00:00

Fadli Zon

Presiden Jokowi rencananya akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Lokasinya berada di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai tak ada urgensinya untuk memindahkan ibu kota negara. Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

"Ini bukan timing yang tepat untuk melakukan pemindahan ibu kota, karena urgensinya tidak ada. Kecuali persoalan kemiskinan, pengangguran persolan-persoalan mendasar dan kebutuhan rakyat sehari-hari itu yang perlu difokuskan," kata Fadli saat ditemui usai acara The 3rd World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD) yang bertempat di Hotel Patra Jasa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/9).

Fadli menjelaskan, perpindahan ibu kota tidak wajib untuk pindah dan seharusnya pemerintah melihat kondisi ekonomi.

"Kita tidak melihat harus wajib pindah ibu kota, bukan berarti tidak boleh. Tapi kita juga harus melihat kondisi ekonomi kita. Kalau ekonomi kita pertumbuhannya 8 persen 10 persen itu okelah. Kalau kita masih berutang itu, tadi BPJS (aja) susah. Bagaimana mengeluarkan anggaran di atas lebih Rp 400 triliun," imbuh Fadli.

Terkait alasan pemerintah memindahkan ibu kota untuk pemerataan, Fadli berpendapat hal tersebut tidak tepat dan ngawur.

"Pemerataan itu, bukan hanya dikerjakan dengan pemindahan ibu kota agak kurang tepat. Iya agak ngawurlah sebenarnya," ungkapnya.

"Jadi politik anggaran yang harus diperbaiki, bukan ibu kota-nya yang harus dipindah kalau mau pemerataan," sambung Fadli.

Saat ditanya kapan waktu ibu kota yang tepat untuk pindah. Fadli menyarankan saat ekonomi Indonesia sudah baik. "Iya kalau ekonomi sedang bagus, sekarang orang masih banyak yang susah, kok mau pindah ibu kota," ujarnya.

"Itu PNS saja berat mau pindah ke sana (Kaltim), kedutaan-dutaan besar dan sebagainya. Sementara, kalau misalnya split capital yang dekat-dekat dengan itu tidak ada masalah," ujar Fadli.

(mdk/ded)