e-KTP dianggarkan, Mendagri sebut siap buat e-voting pemilu 2019

2017-03-15 19:29:00

E-KTP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan telah mempersiapkan anggaran untuk pengadaan e-KTP. Anggaran tersebut, kata Tjahjo, bahkan telah siap karena Menteri Keuangan memberikan pengecualian dengan tidak memotong anggaran Kementerian Dalam Negeri.

"Anggaran baru, yang semua (anggaran kementerian/lembaga) dipotong oleh ibu Menteri Keuangan, (anggaran e-KTP) dari kami tidak dipotong," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3).

Tjahjo menjelaskan, pembuatan e-KTP ditargetkan tepat waktu dan bisa didistribusikan bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman data. Bahkan, dia menyebut e-KTP tersebut siap digunakan pada Pemilu 2019, apabila DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghendaki sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada pemilu nanti.

"Termasuk pilkada 2018 bertahap mau e-voting kuncinya 178.000 sekian, ada tambahan mungkin sampai 3 juta (e-KTP) siap, oke," katanya.

Tjahjo tak menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan untuk membuat e-KTP tersebut. Namun jika dibandingkan dengan anggaran e-KTP yang sebelumnya menjadi bahan bancakan korupsi itu, dia menyebutkan kemungkinan tidak berbeda jauh.

Menurut Tjahjo, jika anggaran e-KTP sebelumnya sekitar Rp 4.700 per KTP dan dimarkup menjadi Rp 16.000, maka kali ini dianggarkan di bawah harga Rp 10.000. Jumlah tersebut, kata Tjahjo, mengacu pada kurs dolar selama lima tahun yang terus meningkat, ongkos produksi dan problem pembuatan e-KTP yang dicetak di luar negeri.

Saat ditanya bagaimana kualitas e-KTP dengan e-KTP sebelumnya Tjahjo belum dapat menjaminnya. Dia hanya mengatakan apabila tender e-KTP dijalankan dengan baik maka hasilnya akan baik pula.

"Makanya tendernya kan harus jelas. Yang penting itu lebih baguslah, sehingga jangan sampai ada chipnya yang enggak diakses semua pihak, enggak bisa connect, itu kan semua Perbankan sudah muncul," ujarnya.

(mdk/dan)