DPRD DKI Jakarta Desak Evaluasi Serius Keselamatan Transjakarta Pasca Insiden Kecelakaan
Insiden kecelakaan bus Transjakarta di Koridor 13 memicu desakan Komisi B DPRD DKI Jakarta agar pengelola melakukan evaluasi serius terhadap aspek keselamatan Transjakarta demi jutaan penumpang harian.
Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak evaluasi serius terhadap operasional Transjakarta menyusul insiden kecelakaan yang melibatkan dua bus operator BMP 263 dan MYS 17100. Kecelakaan terjadi di Koridor 13 (Puri Beta-Petukangan), tepatnya di ruas Swadarma arah Cipulir, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Februari 2026. Insiden ini, yang menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka-luka, harus menjadi perhatian utama bagi pengelola transportasi publik.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi cambuk bagi Transjakarta agar insiden serupa tidak terulang kembali. Ia menyoroti pentingnya keselamatan penumpang yang tidak dapat ditawar, mengingat Transjakarta melayani sekitar 1,3 juta warga Jakarta setiap harinya. Peningkatan aspek keselamatan menjadi prioritas mutlak untuk menjaga kepercayaan dan keamanan pengguna layanan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Eli Suharini Eliawati, menyatakan bahwa insiden ini telah menjadi perhatian serius dan langsung dievaluasi. Gubernur telah memberikan arahan untuk introspeksi mendalam bagi Transjakarta dan jajarannya. Evaluasi tidak hanya mencakup faktor kesalahan manusia, tetapi juga aspek teknis operasional armada.
DPRD Soroti Aspek Kesiapan Pengemudi dan Pengawasan Operasional
Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti beberapa faktor krusial yang memerlukan perhatian serius dalam operasional Transjakarta. Salah satu fokus utama adalah kesiapan pengemudi, termasuk dugaan penyebab kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi seperti mengantuk. Kondisi fisik dan mental pengemudi menjadi elemen vital dalam menjamin keselamatan perjalanan.
Selain itu, sistem pengawasan operasional juga menjadi pertanyaan besar bagi Komisi B. Mereka mempertanyakan apakah sistem pengawasan melalui Command Center sudah berjalan optimal atau belum. Optimalisasi sistem pengawasan diharapkan dapat mendeteksi potensi masalah lebih awal dan mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
Aspek keselamatan penumpang, yang mencapai jutaan orang setiap hari, menjadi dasar kuat bagi desakan evaluasi ini. DPRD menekankan bahwa Transjakarta memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap perjalanan aman dan nyaman. Oleh karena itu, peningkatan standar keselamatan harus menjadi agenda prioritas utama bagi manajemen Transjakarta.
Pemprov DKI Evaluasi Menyeluruh Kondisi Armada dan Kesejahteraan Pengemudi
Menanggapi insiden tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya fokus pada faktor kesalahan manusia, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis armada. Faktor umur kendaraan menjadi salah satu poin yang dievaluasi untuk memastikan kelayakan operasional bus Transjakarta. Kendaraan yang sudah berumur rentan mengalami masalah teknis yang dapat membahayakan keselamatan.
Fasilitas istirahat pengemudi dan pengaturan jam kerja juga menjadi perhatian serius dalam evaluasi ini. Kondisi kerja yang tidak memadai, seperti kurangnya waktu istirahat, dapat menyebabkan kelelahan pada pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pemprov DKI berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar pengemudi dapat menjalankan tugas dengan optimal dan aman.
Eli Suharini Eliawati menyatakan bahwa arahan dari Gubernur telah mendorong Transjakarta untuk melakukan introspeksi mendalam. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan perbaikan signifikan dalam seluruh rantai operasional. Komitmen Pemprov DKI adalah memastikan bahwa setiap aspek yang memengaruhi keselamatan penumpang ditinjau dan diperbaiki secara komprehensif.
Komitmen Berkelanjutan untuk Peningkatan Standar Keselamatan Transportasi Publik
Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa evaluasi terhadap operasional Transjakarta tidak akan berhenti pada rapat awal ini. Mereka memastikan akan terus melakukan rapat kerja lanjutan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait. Tujuan dari rapat-rapat ini adalah untuk memperkuat standar keselamatan transportasi publik di Jakarta secara berkelanjutan.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD untuk tidak hanya merespons insiden yang terjadi, tetapi juga untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan aman di masa depan. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan implementasi yang efektif dalam menjaga keselamatan jutaan warga yang bergantung pada Transjakarta.
Peningkatan standar keselamatan ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari pemeliharaan armada, pelatihan pengemudi, hingga penerapan teknologi pengawasan yang lebih canggih. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Transjakarta dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan menjadi contoh transportasi publik yang aman dan terpercaya bagi masyarakat Jakarta.
Sumber: AntaraNews