DPR segera panggil Kepala Bappenas bahas pemindahan ibu kota

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana kajian dari Bappenas ikhwal pemindahan ibu kota negara.

2017-07-06 15:13:16

Ibu Kota Pindah

Komisi XI DPR memastikan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pertemuan ini untuk membahas rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana kajian dari Bappenas ikhwal pemindahan ibu kota negara.

"Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Hendrawan mengatakan DPR ingin tahu opsi apa yang akan diambil oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara. Apabila terlaksana, Hendrawan mengaku penasaran apakah pemerintah menggunakan opsi memakai anggaran negara atau memakai opsi lain atau meminta bantuan dari pihak swasta.

Selain itu, Hendrawan mengatakan, apabila hanya memindahkan pusat pemerintahan dapat terlaksana dengan mudah. Dia mencontohkan, apabila Jakarta tetap menjadi pusat bisnis maka swasta dapat tukar guling dengan pemerintah, yaitu swasta dapat menukar lahan negara di Jakarta dan dijadikan tempat bisnis. Sebagai gantinya, swasta membantu pemerintah membangun pusat pemerintahan di lokasi ibu kota baru.

"Kalau hanya fisik itu mudah. You (pemerintah) panggil aja swasta-swasta yang besar, pengembang-pengembang yang besar terus ditukar guling semua. Jalan Veteran ditukar guling siapapun akan mau. Jl Thamrin, kantor-kantor pemerintah ditukar guling siapa pun akan mau," ujarnya.

Meski demikian, politikus PDI Perjuangan ini menilai seharusnya pemerintah dapat memperhatikan tak hanya melihat fisik dalam pemindahan ibu kota negara. Namun, lokasi ibu kota baru harus pula memiliki aspek kultural untuk diputuskan menjadi pusat pemerintahan.

"Memindahkan ibu kota tidak hanya aspek fisik tapi juga menyangkut aspek kultural, ekologi, karakter. Tapi memang Jakarta sudah tidak lagi ideal. Banyak orang sudah pergi ke luar kota ya," tukasnya.

(mdk/dan)