DPR Minta Pemerintah Tegas Seperti India dan Brazil Hadapi LSM Asing

Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Firman Subagyo meminta pemerintah tegas terhadap keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Indonesia. Dia juga mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla tentang pentingnya menelusuri sumber aliran dana LSM asing.

2019-02-04 18:20:27

DPR

Firman mencontohkan sikap tegas Perdana Menteri India Narendra Modi yang memblokir rekening bank Greenpeace terkait dugaan sumbangan dana tidak sah. Akibat pemblokiran, LSM tersebut menutup dua kantor perwakilannya di New Delhi dan Patna serta memangkas 40 karyawannya. Pemerintah India juga mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai asing.

Firman menambahkan, Ketegasan menghadapi LSM asing juga ditunjukkan pemerintah Brasil. "Brasil punya aturan yang harus dihormati semua pihak termasuk mengenai urusan lingkungan," kata Firman dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (4/2).

Firman berharap, Indonesia punya keberanian yang sama seperti Pemerintah India dan Brasil. "Perlu sikap tegas pemerintah agar Indonesia dihormati dunia," lanjut Firman.

Pernyataan senada dikemukakan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Bhima berpendapat, kampanye hitam LSM yang menyerang industri sawit harus cepat ditangani, agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri. Apalagi Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran serta harga CPO terus terkoreksi.

Selain tetap melobi negara importir serta membuka akses pasar baru, pemerintah perlu tegas terhadap aksi kampanye hitam.

"Sikap tidak peduli berakibat pada kehancuran industri sawit. Masalah seperti ini pernah terjadi dengan komoditas lain seperti rempah-rempah yang kini hanya kita dengar cerita kejayaannya saja," terangnya.

Akademis Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo juga sepakat bahwa sebagian besar LSM asing di Indonesia tidak mematuhi prosedur dan aturan hukum di Indonesia. Karena itu, tepat jika pemerintah bersikap tegas dan tanpa kompromi.

"Ada indikasi kuat NGO asing yang beroperasi di Indonesia umumnya menyerang kepentingan industri sawit dan kebijakan pemerintah, tanpa menghormati prosedur dan aturan hukum," tuturnya.

(mdk/cob)